Eks Wantimpres: Kesulitan Rakyat Nyata, Jokowi Jangan Minta Pers Menutupi

Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Lombok, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta pers ikut membangun optimisme kepada publik. Sebaliknya Presiden mengingatkan pers agar tidak ikut menebar pesimisme.

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnoputri heran dengan permintaan Presiden tersebut.

Karena menurutnya, tidak hanya pers, rakyat kecil hingga kelas menengah saat ini sudah merasakan langsung pahitnya kehidupan "elit" alias ekonomi sulit.

"(Ekonomi sulit) antara lain (karena) harga bahan pokok dan BBM mahal, mencari nafkah susah bahkan yang sudah kerja kena PHK. Korupsi dan kriminalitas merajalela," ungkapnya dalam pesan singkat yang diterim petang ini (Rabu, 10/2).

Realitas kehidupan tersebut diperparah lagi dengan adanya utang, korupsi, dan konstitusi liberal-kapitalis.

"Dimana tiga faktor ini saling berkait sangat mempengaruhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno ini.

Karena itu dia kuatir Indonesia bisa bangkrut karena bayar utang.

Belum lagi soal kewajiban negara membayar bunga obligasi rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 100 triliun per tahun, yang menurut JK, harus terus ditanggung sampai puluhan tahun ke depan atau bahkan sampai seumur hidup.

Hal itu, masih kata adik Megawati Soekarnoputri ini, belum termasuk beban utang proyek KA cepat Jakarta-Bandung, yang sudah diresmikan Presiden pengerjaannya, sebesar Rp77 triliun dari China.

"Jadi optimisme yang bagaimana? Jika ada rasa aman dan masa depan jelas otomatis. Penguasa jangan ninabobokkan rakyat dengan menutup-nutupi hal-hal yang tidak sesuai dengan realitas!" tandasnya.[zul]