Berita

kabinet kerja/net

Politik

Hasyim Muzadi: Kabinet Tidak Bersih, Kepercayaan Rakyat Tidak Membaik

SELASA, 09 FEBRUARI 2016 | 02:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalau pemerintah ingin meningkatkan wibawanya di muka rakyat, maka kabinet harus benar-benar bersih dari korupsi dan manipulasi. Syarat kompetensi dan loyalitas seluruh menteri kepada Presiden harus jelas.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH Hasyim Muzadi, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beberapa saat lalu.

Dia menekankan bahwa kabinet presidensil yang dianut Indonesia harus dikonkretkan. Dalam pandangannya, kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terasa parlementer.


"Partai-partai perlu tetap diberi porsi agar tidak gaduh, sekalipun sesungguhnya pemberian kavling itu bukan amanat Undang Undang Dasar," katanya.

Ditegaskannya, saat ini rakyat sangat membenci korupsi, baik perorangan, kelompok maupun lembaga.

"Manakala kabinet yang bersih tidak tercapai, maka di internal kabinet sendiri akan banyak grup-grup 'pemain' tanpa setahu presiden, dan kepercayaan rakyat tidak akan kunjung membaik," tambah tokoh Nahdlatul Ulama ini.

Terkait hal itu, Hasyim mengaku sudah bersilaturahim dengan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, dan mengimbau agar DPR cukup memproposionalkan kewenangan KPK tanpa berniat untuk melemahkannya.

"Karena kalau (melemahkan) itu terjadi maka citra DPR sendiri yang akan semakin jelek di hadapan rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, dia mengingatkan bahwa yang pertama kali mendeklarasikan gerakan moral anti korupsi adalah ormas NU dan Muhammadiyah. Setahun setelah deklarasi itu, lahirlah KPK.

Karenanya, lanjut Hasyim, semua pihak mesti bersama menjaga agar semangat anti korupsi NU dan Muhamadiyah tidak luntur, apalagi kalau sampai dipakai oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melindungi koruptor. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya