Berita

kabinet kerja/net

Politik

Hasyim Muzadi: Kabinet Tidak Bersih, Kepercayaan Rakyat Tidak Membaik

SELASA, 09 FEBRUARI 2016 | 02:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalau pemerintah ingin meningkatkan wibawanya di muka rakyat, maka kabinet harus benar-benar bersih dari korupsi dan manipulasi. Syarat kompetensi dan loyalitas seluruh menteri kepada Presiden harus jelas.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH Hasyim Muzadi, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beberapa saat lalu.

Dia menekankan bahwa kabinet presidensil yang dianut Indonesia harus dikonkretkan. Dalam pandangannya, kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terasa parlementer.


"Partai-partai perlu tetap diberi porsi agar tidak gaduh, sekalipun sesungguhnya pemberian kavling itu bukan amanat Undang Undang Dasar," katanya.

Ditegaskannya, saat ini rakyat sangat membenci korupsi, baik perorangan, kelompok maupun lembaga.

"Manakala kabinet yang bersih tidak tercapai, maka di internal kabinet sendiri akan banyak grup-grup 'pemain' tanpa setahu presiden, dan kepercayaan rakyat tidak akan kunjung membaik," tambah tokoh Nahdlatul Ulama ini.

Terkait hal itu, Hasyim mengaku sudah bersilaturahim dengan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, dan mengimbau agar DPR cukup memproposionalkan kewenangan KPK tanpa berniat untuk melemahkannya.

"Karena kalau (melemahkan) itu terjadi maka citra DPR sendiri yang akan semakin jelek di hadapan rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, dia mengingatkan bahwa yang pertama kali mendeklarasikan gerakan moral anti korupsi adalah ormas NU dan Muhammadiyah. Setahun setelah deklarasi itu, lahirlah KPK.

Karenanya, lanjut Hasyim, semua pihak mesti bersama menjaga agar semangat anti korupsi NU dan Muhamadiyah tidak luntur, apalagi kalau sampai dipakai oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melindungi koruptor. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya