Berita

ade komarudin/net

Politik

Akom Diminta Pilih, Ketua DPR Atau Ketum Golkar?

SENIN, 08 FEBRUARI 2016 | 02:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Hasrat politisi Golkar, Ade Komarudin, mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar harus disikapi serius oleh publik. Politisi yang biasa disapa dengan Akom itu baru dua bulan terakhir ini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

"Akom baru dua bulan jadi Ketua DPR, lalu ujug-ujug mau jadi Ketua Umum Partai Golkar,” kata Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara (GPN), Muhamad Adnan Rarasina, dalam pernyataan persnya.

Menurut Adnan, yang harus Akom lakukan dengan serius saat ini adalah melakukan pembenahan, perbaikan dan konsolidasi DPR RI agar menjalankan fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi dengan baik. Apalagi, institusi DPR sedang menghadapi banyak persoalan dan sorotan publik karena minimnya produk UU yang dihasilkan.


"Tidak ada aturan yang melarang Akom mencalonkan Ketua Umum Golkar karena itu hak politik beliau. Namun secara etika publik, hal itu akan menimbulkan kesan latah dan maruk jabatan," tambah Adnan.

Masih kata dia, keinginan Akom bertanding dalam Musyarawah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang kabarnya akan digelar antara April-Mei 2016 itu, bisa membuat citra Parlemen sekaligus Partai Golkar kurang baik di mata masyarakat.
 
"Ketua DPR adalah jabatan mulia dan tidak mudah karena tanggung jawabnya besar, serta hanya sedikit orang yang berhasil menjadi Ketua DPR," ucapnya.

Adnan menyadari jabatan ketua umum parpol sekelas Golkar merupakan jabatan sangat prestisius. Namun, ia meminta Akom mencontoh Aburizal Bakrie (Ical) yang menyadari posisi Ketua Umum Partai Golkar membuatnya harus fokus mengurus partai tanpa rangkap jabatan. Hal itu sejalan pula dengan contoh kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan, Muhaimin Iskandar di Partai Kebangkitan Bangsa dan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

"Pertanyaannya kini, saudara Akom mau pilih mana? Ketua DPR atau Ketua Umum Partai Golkar?" pungkasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya