Berita

ade komarudin/net

Politik

Akom Diminta Pilih, Ketua DPR Atau Ketum Golkar?

SENIN, 08 FEBRUARI 2016 | 02:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Hasrat politisi Golkar, Ade Komarudin, mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar harus disikapi serius oleh publik. Politisi yang biasa disapa dengan Akom itu baru dua bulan terakhir ini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

"Akom baru dua bulan jadi Ketua DPR, lalu ujug-ujug mau jadi Ketua Umum Partai Golkar,” kata Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara (GPN), Muhamad Adnan Rarasina, dalam pernyataan persnya.

Menurut Adnan, yang harus Akom lakukan dengan serius saat ini adalah melakukan pembenahan, perbaikan dan konsolidasi DPR RI agar menjalankan fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi dengan baik. Apalagi, institusi DPR sedang menghadapi banyak persoalan dan sorotan publik karena minimnya produk UU yang dihasilkan.


"Tidak ada aturan yang melarang Akom mencalonkan Ketua Umum Golkar karena itu hak politik beliau. Namun secara etika publik, hal itu akan menimbulkan kesan latah dan maruk jabatan," tambah Adnan.

Masih kata dia, keinginan Akom bertanding dalam Musyarawah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang kabarnya akan digelar antara April-Mei 2016 itu, bisa membuat citra Parlemen sekaligus Partai Golkar kurang baik di mata masyarakat.
 
"Ketua DPR adalah jabatan mulia dan tidak mudah karena tanggung jawabnya besar, serta hanya sedikit orang yang berhasil menjadi Ketua DPR," ucapnya.

Adnan menyadari jabatan ketua umum parpol sekelas Golkar merupakan jabatan sangat prestisius. Namun, ia meminta Akom mencontoh Aburizal Bakrie (Ical) yang menyadari posisi Ketua Umum Partai Golkar membuatnya harus fokus mengurus partai tanpa rangkap jabatan. Hal itu sejalan pula dengan contoh kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan, Muhaimin Iskandar di Partai Kebangkitan Bangsa dan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

"Pertanyaannya kini, saudara Akom mau pilih mana? Ketua DPR atau Ketua Umum Partai Golkar?" pungkasnya. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya