Saat mulai menyampaikan keynote speech pada Seminar 'Pendidikan Kemandirian Perempuan Untuk Melawan Perdagangan Orang', Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Erica Zainul Majdi, mempertanyakan tema yang diangkat Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) selaku penyelenggara.
"Pertama, saat disodorkan tema ini, saya bertanya kenapa tema ini diangkat," ujar Erica dalam seminar yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram (Minggu, 7/2).
Pasalnya, tema utama yang diangkat dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional 2016 adalah terkait dengan maritim dan pariwisata.
"Apakah karena NTB tempat banyak terjadi praktik human trafficking?" katanya.
Karena itu, Erica mengaku mencari data dari Badan Pusat Statistik dan Internasional Organization for Migration, lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Saya tidak ketemu NTB yang paling banyak perdagangan manusia," ucap istri Gubernur NTB Zainul Majdi tersebut.
Setelah itu, dia mencari data lewat internet. Hasilnya mendapati pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise saat berada di NTB. Menteri menyebut bahwa NTB provinsi paling banyak terjadi human trafficking.
"Dari mana datanya? Apakah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Kalau memang seperti ini, tugas kami (mengatasinya)," jelasnya.
Namun, dia juga mendapati pernyataan senada saat Menteri Yohana berada di Nusa Tenggara Timur. Di provinsi tersebut, Yohana menyebut yang paling banyak terdapat human trafficking adalah NTT. Demikian pula saat berada di Jawa Barat.
"Kalau ketemu saya akan tanyakan, di mana paling banyak perdagangan manusia," beber Erica.
Yang jelas, dari data yang dia dapatkan, provinsi yang paling banyak kasus human trafficking adalah Jabar, Jawa Tengah, beberapa provinsi di Kalimantan, NTT dan NTB.
"(NTB ada), tapi tidak siginifikan dibanding provinsi lain," kata Erica.
Meski begitu, dia sepakat dengan tema yang diangkat panitia.
"Saya 100 persen setuju dengan tema ini. Ini tool yang efektif untuk melawan perdagangan manusia," tandasnya.
Sementara itu, peneliti Institut Riset untuk Demokrasi dan Perubahan, Ruth Indiyah Rahayu, yang juga menjadi pembicara mengingatkan untuk mengetahui seberapa banyak kasus human trafficking tak cukup dari data resmi. Karena dalam kasus seperti itu banyak yang tidak terdata.
Dia mencontohkan kasus yang terjadi di kawasan Puncak, Jawa Barat. Kalau ditanya apakah ada tindak pidana perdagangan manusia, dalam hal ini prostitusi, jawabannya tidak ada. Padahal, berdasarkan risetnya terhadap buruh strawbery di kawasan itu, angka kematian ibu yang kawin dengan orang asing tinggi sekali.
"Bisnis kawin kontrak, perdagangan manusia seperti ini tidak terdata (secara resmi). Tahun 2013, dari kawin kontrak, (perempuan) yang mati 10 orang. Yang tahu masyakat setempat. Data resmi tidak akan menampung. Karena berdasarkan pengaduan," paparnya.
Terhadap pernyataan Ruth tersebut, Erica mengakui bahwa data tidak melulu mencerminkan realitas yang sebenarnya.
"Banyak yang kami tangani, kanker payudara kanker serviks. Kalau dibilang 1, ada 100. Tapi kan kita butuh tempat pijakan. Karena biasanya itu (menggunakan) data (resmi)," demikian Erica.
[wah]
