Berita

Nusantara

DPD Dukung NTB Kembangkan Wisata Halal

JUMAT, 05 FEBRUARI 2016 | 22:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang menggalakkan pariwisata halal. Terlebih, Lombok berhasil memenangi World Halal Travel Awards 2015 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.

Anggota DPD RI, AM Fatwa, mendukung apa yang sedang dilakukan Pemprov yang saat ini dipimpin oleh tokoh muda TGB Zainul Majdi. Apalagi, masyarakat NTB dikenal religius.

"Jadi ini bagian dari menjaga budaya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Karno berkepribadian dalam kebudayaan," kata Fatwa saat sesi tanya jawab dalam acara Workshop Penulisan Wisata Bahari di KRI Makassar dalam rangkaian acara Sail Of Journalist, Jumat malam (5/2).


Pembicara dalam diskusi ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemprov NTB, Lalu M. Fauzan dan tokoh komunitas pariwisata, Iman Brotoseno.

Pemprov dan masyarakat NTB, kata Fatwa mengingatkan, tidak perlu takut kalau wisatawan mancanegara, khususnya negara-negara Barat tidak datang karena menerapkan wisata halal. Karena wisman tidak hanya dari Barat tapi juga banyak negara lain, khususnya Timur Tengah.

"Hal ini sekaligus pembeda dengan Bali," tegasnya. Masyarakat dan wisatawan mendapat wisata alternatif dari ada yang di Bali.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD RI yang juga tokoh asal NTB, Farouk Muhammad, juga mengatakan hal senada. Pada awalnya, dia mengaku ikut  mempertanyakan apakah wisatawan akan datang kalau wisata yang diusung menggunakan konsep halal.

"Tapi ini kan hanya tema, yang akan dipromosikan," ucap mantan Kapolda NTB ini.

Dia menjelaskan meski mengusung tema wisata halal, bukan berarti tidak ada barang selain halal yang dijual.

"Bukan berarti tidak boleh (memesan) minuman keras. Boleh, tapi tidak dipublish atau berdasarkan pesanan," ucapnya.

Menurutnya juga, itulah yang membedakan NTB dengan Lombok. Di Bali, secara general tidak halal namun bukan berarti tidak ada yang halal.

"Ada (halal), tapi harus nanya-nanya dulu. Di NTB, sebaliknya," ucapnya.

Karena itulah, pada awalnya dia menolak penyebutan "Lombok is sister of Bali". Dia menegaskan, "Lombok is not Bali".

"Harus dibuat berbeda, supaya maju," demikian Farouk. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya