Berita

petani sayuran/net

Nusantara

Atasi Ketimpangan Harga, Mendes Akan Putus Mata Rantai Logistik Di Desa

KAMIS, 04 FEBRUARI 2016 | 19:03 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar, bertekad akan mengurangi ketimpangan harga pasar dengan harga yang dijual oleh petani dan masyarakat desa.

Caranya memotong mata rantai logistik perdagangan di desa dengan mendorong efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa. "Sehingga distribusi komoditas dapat dikendalikan oleh masyarakat desa itu sendiri," jelas Menteri Marwan, Kamis (4/2).

Menurutnya, roda perekonomian di desa sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat desa akan terjamin jika aktifitas ekonomi dapat berjalan dengan baik.


"Kondisi ekonomi nasional salah satu akarnya juga dari desa. Kalau kondisi perekonomin di desa menurun, otomatis ekonomi nasional juga tidak stabil. Karena bahan-bahan pokok kan datangnya juga dari desa, ini juga akan menguntungkan masyarakat di perkotaan," ucapnya.

Karena itu, sambung mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini, untuk mendorong aktifitas perekonomian desa juga diperlukan kesediaan infrastruktur yang memadai. Sebab, infrastruktur adalah hal mendasar yang menjadi penggerak sektor riil. Karena itu pihaknya terus berupaya agar dana desa dapat segera didistribusikan.

"Sehingga pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat desa ini dapat segera terealisasi. Baik infrastruktur di bidang transportasi, pertanian, dan kebutuhan desa lainnya. Ini harus disegerakan, agar perekonomian masyarakat desa juga segera berkembang," tukasnya.

Selanjutnya, stabilitas perekonomian desa diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini adalah instrument yang dapat menggairahkan kembali perekonomian nasional, sehingga roda ekonomi dapat berputar dengan cepat.

"Saya ingin perekonomian kita ini dapat meningkat dengan adanya dana desa ini. Buktinya, dana desa tahun lalu sudah mampu menyumbangkan 0,5 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini harus kita genjot terus. Ini juga demi kesejahteraan masyarakat kita," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya