Komite III DPD RI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan secara komprehensif.
Berbagai permasalahan yang dimaksud antara lain kekurangan guru di daerah, pengangkatan guru honorer, pelaksanaan Ujian Nasional dan pembayaran tunjangan profesi guru.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komite III DPD RI, Hardi Slamet Hood, bersama Menteri Anies di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta (Rabu, 3/2).
Sejumlah anggota Komite III DPD RI mempertanyakan banyak sekolah terutama di daerah terpencil/perbatasan yang kekurangan guru. Namun pemerintah malah memutuskan untuk tidak lagi mengangkat guru honorer menjadi PNS
Anggota Komite III DPD RI, Delis Jukarson Hehi misalnya, mempertanyakan program Guru Garis Depan, yang berarti merekrut tenaga pengajar baru sementara di sisi lain masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS.
"Daerah terpencil banyak yang kekurangan guru, apakah putra-putra daerah yang sudah lama mengabdi menjadi honorer dapat diprioritaskan untuk program Guru Garis Depan?" tanya Senator asal Sulawesi Tengah ini.
Sejumlah anggota lain seperti Emma Yohana, Hardi Slamet Hood dan Maria Goreti mempertanyakan solusi pemerintah terkait persoalan guru honorer yang hingga kini belum diangkat, sementara program sertifikasi untuk guru sudah berakhir.
[zul]
