Berita

Bangun Desa, Selandia Baru Siap Bekerja Sama Dengan Pemerintah RI

SENIN, 01 FEBRUARI 2016 | 22:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gerakan Desa Membangun Indonesia yang digalakkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dijalankan dengan berbagai langkah. Salah satunya dengan mengandeng pihak luar negeri, termasuk Selandia Baru.

"Selandia Baru punya pengalaman panjang soal pembangunan desa dan ini bisa dilakukan juga di Indonesia. Kerjasama ini harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata," jelas Menteri Marwan saat bertemu dengan Dubes Selandia Baru untuk Indonesia Dr. Trevor Matheson di kantor Kementerian Desa PDTT, Kalibata Jakarta (Senin, 1/2).

Menteri Marwan mengatakan, kerjasama dengan Selandia Baru akan menelorkan project langsung ke desa, khususnya ke desa-desa tertinggal yang butuh penanganan ekstra.


33.592 desa (46%) desa di Indonesia masuk kategori tertinggal dan 13.453 desa (16%) masuk kategori sangat tertinggal. Ini butuh intervensi khusus sehingga saya berharap Selandia Baru bisa membantu dengan program yang implementatif untuk desa," tandasnya.

Sementara itu Dubes Selandia Baru Dr. Trevor Matheson mengaku siap menjalankan langkah-langkah kongkrit yang focus untuk membantu indonesia khususnya dalam mengembangkan kawasan perdesaan.

Dia juga beraharap ada studi perbandingan antara system pembangunan desa di kedua Negara agar kerjasama program yang dijalan bisa berhalan efektif dan tepat sasaran.

"Kami sangat beraharap bapak menteri dapat berkunjung langsung untuk melihat desa-desa kami. Dari sana akan kelihatan poin-poin positif untuk dikembangkan bersama-sama," demikian Trevor. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya