Berita

DPR: Penanganan Eks Gafatar Di Penampungan Sudah Cukup Baik

JUMAT, 29 JANUARI 2016 | 21:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penanganan penampungan mantan pengikut ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjung Pura di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/1) sudah cukup baik.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, selain menyediakan tempat penampungan, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebutuhan mereka. "Termasuk (menyediakan) psikolog, dokter, dan kebutuhan balita, ibu-ibu hamil dan menyusui," ungkap  Saleh.

Saleh menyampaikan itu usai mengadakan kunjungan spesifik ke pusat penampungan eks Gafatar tersebut hari ini, Jumat (29/1) bersama sejumlah anggota Komisi Agama lainnya. Kunjungan spesifik ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui langsung kondisi pengungsi dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.


Selain berkunjung ke lokasi penampungan, Komisi VIII juga mengadakan rapat dengan Gubernur Kalimantan Barat, Polda, Kasdam, dan seluruh pejabat SKPD terkait di kantor Gubernur Kalimantan Barat.
 
Dari hasil dialog dan perbincangan dengan para pengungsi eks Gafatar, diperoleh informasi bahwa sebagian besar di antara mereka masih menginginkan untuk tetap berada di Kalbar.

"Mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa lagi di daerah asal. Karena itu, mereka meminta agar ada opsi lain untuk dipindahkan ke tempat lain dimana pemerintah menyediakan lahan pertanian untuk mereka," tandas anggota Fraksi PAN ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya