Berita

Menperin Akan Percepat Industri Petrokimia dan IKM Di Papua

JUMAT, 29 JANUARI 2016 | 18:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai potensi industri yang besar untuk dikembangkan. Karena memiliki sumber daya alam yang melimpah baik tambang dan pertanian serta kreativitas masyarakat setempat.

"Semangat kita adalah meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati masyarakat Papua," ujar  Menteri Perindustrian Saleh Husin saat menerima Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya, di kantornya, Jakarta, (Jumat (29/1).

Misalnya, Menperin mengungkapkan pentingnya pengembangangan industri berbasis petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat. "Bintuni juga merupakan salah satu dari 14 kawasan industri di Indonesia yang akan kami kembangkan untuk memacu pemerataan industri luar Jawa," katanya.


Selain itu, Menperin menekankan, pemilihan petrokimia di Bintuni demi mewujudkan hilirisasi industri berbasis gas bumi.
"Kita sangat serius untuk hilirisasi di Bintuni karena jika hanya mengeksplorasi gas alam maka tidak tercipta industri ikutan di sana dan beroperasi hanya sekitar 13 tahun. Tidak ada nilai tambah, lapangan kerja kurang optimal. Bandingkan jika ada industri petromikia yang menghasilkan pupuk, amonia dan lain-lain, operasional industri bisa berpuluh-puluh tahun," ungkapnya.

Lenis Kogoya yang juga Ketua Masyarakat Adat Papua ini mengapresiasi tekad Kemenperin untuk memaksimalkan potensi industri dan investasi di tanah Papua, termasuk kawasan industri Teluk Bintuni. Pihaknya akan turut memacu dan melakukan pendekatan ke para pemangku kepentingan  agar pengembangan industri di Papua dapat dinikmati oleh masyarakat Papua dengan maksimal.

Lenis Kogoya juga mengatakan percepatan pembangunan perindustrian di Papua sangat diperlukan agar tidak mengalami ketertinggalan dari daerah lain. "Beberapa saran pengembangan antara lain untuk pengolahan buah merah sebaiknya di Tolikara dan buah merah di Wamena. Sedangkan produksi garam rakyat di Kabupaten Intan Jaya," ucapnya.

Sementara itu di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, diperlukan bimbingan teknik dan bantuan alat produksi mebel karena telah ditetapkan sebagai pusat pelatihan industri kecil dan menengah.

Dalam kesempatan itu, Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengembangkan noken, tas tradisional Papua dan memadukannya dengan beragam kreasi termasuk fesyen. Pada Desember 2012 noken telah  ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda.

Menurutnya, produksi pertanian dan perkebunan kawasan itu juga dapat dipacu dengan pemanfaatan pupuk organik  cair yang telah digunakan antara lain di Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya