Berita

setya novanto/net

Politik

Nasdem Anggap Panja "Papa Minta Saham" Mengada-ada

SABTU, 23 JANUARI 2016 | 07:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) kasus dugaan pemufakatan jahat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, oleh Komisi III dianggap mengada-ada oleh fraksi Partai Nasdem.

Politisi Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengatakan, kasus yang dinamai "skandal papa minta saham" dan terkait dengan PT Freeport Indonesia itu kini sedang ditangani Kejaksaan Agung, dan memang perlu dikawal Komisi III DPR.

Tetapi, Taufiq tak melihat relevansi pembentukan Panja atas kasus tersebut. Taufiq mencoba mengingatkan anggota Komisi III untuk berpijak pada fungsi DPR, di mana Panja dibentuk ketika menyangkut fungsi-fungsi legislasi dan pengawasan, bukan untuk persoalan lain.


"Fungsi itu (legislasi dan pengawasan) sudah dijalankan Komisi kok. Oleh karenanya, pembentukan Panja untuk kasus Setya Novanto itu mengada-ada dan tak ada urgensinya," katanya dalam rilis yang diterima redaksi.

Legislator asal Aceh itu mewanti-wanti bahwa usulan membentuk Panja ini bisa diasumsikan publik sebagai tekanan atau intervensi politik DPR terhadap kerja-kerja lembaga hukum. Walau bisa saja dibahas di kemudian hari, namun tetap saja, tingkat urgensi Panja dalam skema kerja Komisi III di masa sidang kelima ini sangat rendah. Selain itu, keputusan membentuk Panja sendiri tidak utuh, atau tidak bulat sehingga konstelasi politik akan berubah sewaktu-waktu.

"Sepengetahuan saya, Golkar dan Gerindra yang paling terlihat menginginkan Panja ini, sedangkan Nasdem sendiri menolak. Ada juga anggota fraksi lain yang menyatakan penolakannya, bukan hanya dari Nasdem,” tuturnya.

Usul membentuk Panja tercetus dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Rabu lalu. Politisi Demokrat, Benny K Harman, menjadi salah satu inisiator pembentukan Panja Papa Minta Saham. Pimpinan rapat Aziz Syamsudin memutuskan pembentukan Panja ini sebagai catatan pada kesimpulan rapat dengan Jaksa Agung M Prasetyo. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya