Berita

setya novanto/net

Politik

Nasdem Anggap Panja "Papa Minta Saham" Mengada-ada

SABTU, 23 JANUARI 2016 | 07:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) kasus dugaan pemufakatan jahat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, oleh Komisi III dianggap mengada-ada oleh fraksi Partai Nasdem.

Politisi Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengatakan, kasus yang dinamai "skandal papa minta saham" dan terkait dengan PT Freeport Indonesia itu kini sedang ditangani Kejaksaan Agung, dan memang perlu dikawal Komisi III DPR.

Tetapi, Taufiq tak melihat relevansi pembentukan Panja atas kasus tersebut. Taufiq mencoba mengingatkan anggota Komisi III untuk berpijak pada fungsi DPR, di mana Panja dibentuk ketika menyangkut fungsi-fungsi legislasi dan pengawasan, bukan untuk persoalan lain.


"Fungsi itu (legislasi dan pengawasan) sudah dijalankan Komisi kok. Oleh karenanya, pembentukan Panja untuk kasus Setya Novanto itu mengada-ada dan tak ada urgensinya," katanya dalam rilis yang diterima redaksi.

Legislator asal Aceh itu mewanti-wanti bahwa usulan membentuk Panja ini bisa diasumsikan publik sebagai tekanan atau intervensi politik DPR terhadap kerja-kerja lembaga hukum. Walau bisa saja dibahas di kemudian hari, namun tetap saja, tingkat urgensi Panja dalam skema kerja Komisi III di masa sidang kelima ini sangat rendah. Selain itu, keputusan membentuk Panja sendiri tidak utuh, atau tidak bulat sehingga konstelasi politik akan berubah sewaktu-waktu.

"Sepengetahuan saya, Golkar dan Gerindra yang paling terlihat menginginkan Panja ini, sedangkan Nasdem sendiri menolak. Ada juga anggota fraksi lain yang menyatakan penolakannya, bukan hanya dari Nasdem,” tuturnya.

Usul membentuk Panja tercetus dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Rabu lalu. Politisi Demokrat, Benny K Harman, menjadi salah satu inisiator pembentukan Panja Papa Minta Saham. Pimpinan rapat Aziz Syamsudin memutuskan pembentukan Panja ini sebagai catatan pada kesimpulan rapat dengan Jaksa Agung M Prasetyo. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya