Berita

ilustrasi/net

Politik

KAMMI: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sarat Kongkalikong Dan Tidak Visioner

JUMAT, 22 JANUARI 2016 | 12:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembangunan jalur kereta cepat (High-Speed Railway) Jakarta-Bandung yang sedang berlangsung saat ini tidak efisien dan menimbulkan kesan kongkalikong dengan pihak asing.

Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Kartika Nur Rakhman, menolak argumentasi Presiden Joko Widodo yang menyebut pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mengefisiensikan ekonomi.

"Jika pemerintah serius berbicara soal efisiensikan ekonomi, maka lipat jarak ujung barat Jawa dan ujung timur Jawa. Setidaknya jarak kereta api cepat tersebut adalah antara Jakarta-Surabaya." kata Kartika.


Ia menambahkan, ada kesan selama ini Kementerian BUMN melakukan dagang sapi dan bermain proyek, termasuk dalam proyek ini. Sedangkan Presiden Jokowi cukup menjadi tukang pantaunya, yang kerjanya hanya mengecek dan menonton.

Ketua Bidang Ekonomi PP KAMMI, Barri Pratama, mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak visioner terkait pengembangan ekonomi lokal.

"Proyek senilai US$ 5,5 miliar tersebut tidak visioner dalam pengembangan ekonomi lokal. Kereta cepat Jakarta-Bandung kurang bisa optimal guna mobilisasi orang terutama mobilisasi barang yang erat kaitannya guna pembangunan ekonomi," jelas Barri.

KAMMI, dijelaskan oleh Barri, pada hakikatnya mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Namun pihaknya menyayangkan pembangunan yang asal-asalan dan terkesan tidak efisien dan diada-adakan.

"Kenapa memangkas jarak yang bisa masih bisa ditempuh 2,5 jam dengan kereta regular yang terbilang masih singkat dibandingkan jarak tempuh lain. Jauh lebih efisien Jokowi membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya," pungkas Barri. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya