Berita

Ketua Komisi Agama Sayangkan Pembakaran Kampung Eks Gafatar

RABU, 20 JANUARI 2016 | 19:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyesalkan insiden pembakaran pemukiman eks anggota ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Moton Panjang, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. (Baca: Rakyat Sudah Main Bakar, Main Kayu)

Saleh mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. Jika ada hal-hal yang dianggap menyimpang dan membahayakan kehidupan sosial, semestinya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Penegakan hukum sudah semestinya dikedepankan.

"Itu (pembakaran) tidak semestinya terjadi. Jika mereka dianggap berbahaya, ada banyak cara yang bisa ditempuh. Selain melaporkan ke pihak berwajib, tokoh-tokoh masyarakat di sana bisa mengajak mereka untuk dialog," jelas Saleh petang tadi (Kamis, 21/1).


Karena itu dia mendesk pemerintah untuk segera melakukan tindakan antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang di tempat lain. Apalagi, sampai saat ini MUI masih melakukan kajian dan pendalaman tentang keberadaan Gafatar. Fatwa resmi terkait organisasi ini belum dikeluarkan.

Menurutnya, andaikata Gafatar menyimpang, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat sebetulnya masih memiliki peluang untuk mengingatkan dan menasehati mereka. Pemahaman dan pandangan manusia dalam melihat suatu realitas dinilai dapat berubah-ubah. Bisa jadi hari ini berpikiran salah, siapa tahu besok mereka menyadari dan kembali ke pandangan mainstream masyarakat.

"Di sinilah letak peranan pemerintah dan tokoh masyarakat. Mereka bisa memberikan pencerahan agar pemahaman masyarakat tidak salah dan menyimpang, apalagi bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya