Berita

yusril ihza mahendra

Yusril: Ada Kekaburan Dalam Penyidikan Kasus Ongen

SENIN, 18 JANUARI 2016 | 22:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Di dampingi dua lawyer dari Ihza & Ihza Law Firm, pengacara senior Yusril Ihza Mahendra menemui kliennya, Y. Paonganan (Ongen) di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, petang tadi (Senin, 17/1).

Dalam pertemuan mulai pukul 16.00 sampai 17.00 WIB tersebut, Yusril Cs ingin memahami lebih dalam masalah yang sedang dihadapi Ongen dengan mendengar langsung masalahnya dari yang bersangkutan. "Bagi kami ada kekaburan hukum dalam penyidikan kasus Ongen," jelas Yusril (Senin, 17/1).

Karena dalam surat panggilan disebutkan Ongen disangka melakukan pidana melanggar pasal-pasal dalam UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara arah pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam BAP adalah kasus penghinaan terhadap Presiden melalui hashtag upload sebuah foto.


"Kami ingin mengklarifikasi masalah ini agar arah penyidikan jadi jelas. Karena penghinaan adalah delik aduan yang harus diadukan oleh korban," kata mantan Menteri Kehakiman ini.

Padahal, dia menambahkan, kalau kasus penghinaan, korban harus mengadukan bahwa dia memang merasa terhina dengan perbuatan yang dilakukan tersangka

"Kami berharap kasus Ongen ini dapat diselesaikan dengan menelaah lebih dalam pasal-pasal yang disangkakan serta alat bukti yang ada cukup atau tidak," tandasnya.

Ongen ditangkap pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran UU Pornografi dan UU ITE. Pasalnya, Ongen mengunggah sebuah foto Presiden Jokowi bersama Nikita Mirzani disertai tulisan #PapaDoyanLonte di akun Twitter-nya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya