Berita

Bisnis

Turki Ajak Kerja Sama Industri Pertahanan, Menperin Ajukan Dua Syarat

SENIN, 18 JANUARI 2016 | 17:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah Turki harus melibatkan industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Selain itu, Turki juga diminta membagun riset dan pengembangan atau research and development bersama.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin terkait rencana Pemerintah Turki yang ingin meningkatkan kerja sama industri pertahanan dan alat persenjataan dengan Indonesia.

Saat menerima kunjungan delegasi Pemerintah Turki di Jakarta, (Senin, 18/1), Menteri Perindustrian Saleh Husin mengaku menyabut baik rencana Turki tersebut. Namun, dengan dua syarat di atas. "Mereka, harus membuktikan keseriusan dengan dua langkah konkret itu karena hal ini menyangkut kepentingan nasional," tegas Menperin.


Pertimbangannya, kerja sama internasional dapat memacu industri pertahanan nasional yang telah ada dan mendongkrak penggunaan komponen lokal. Aktivitas riset dan pengembangan juga menunjukkan visi kerja sama berorientasi jangka panjang. Selain itu mendorong transfer teknologi dan produksi bersama sesuai kebutuhan militer Indonesia.

"Sudah beberapa negara yang bekerja sama dengan industri pertahanan seperti Pindad, LEN dan PT PAL, itu menunjukkan kemampuan kita. Turki tahu itu dan mereka kini merapat ke Indonesia, syaratnya mereka harus punya konsep yang menguntungkan Indonesia," jelas Menteri Saleh.

Pindad misalnya, menggandeng perusahaan sistem persenjataan asal Belgia, CMI Defense dan pabrikan misil Swedia, SAAB Dynamics AB. Sedangkan untuk perawatan dan modifikasi peralatan TNI, BUMN asal Bandung bekerja sama dengan RLS dari Jerman.

Sementara, PT PAL Indonesia melakukan produksi bersama (joint venture) dengan galangan kapal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding dalam Proyek Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR).

Selain bekerja sama industri dalam negeri, Menperin juga mendorong riset serta pengembangan melibatkan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan.   

Sahin Uruc, perwakilan Pemerintah Turki mengatakan, pihaknya menempatkan Indonesia sebagai negara yang penting dalam kemitraan industri pertahanan. "Kami memang ingin menjadikan Indonesia sebagai partner di Asia Tenggara, berjangka panjang dan pada pelaksanaannya melibatkan industri domestik," katanya.

Anggota NATO ini mengembangkan industri pertahanan melalui Aselsan yang berada di bawah naungan Turkish Armed Forces Foundation. Berusia 40 tahun, Aselsan menjalankan industri mikro-elektronik, optik, transportasi, energi, radar, sistem satelit, persenjataan kapal perang hingga rudal.

"Di Indonesia, Aselsan bekerja sama dengan LEN Industri mengembangkan sistem mikro-elektronik selama 4 tahun dan kami ingin memperluas di bidang lainnya. Kami berharap dukungan dan arahan Menteri Perindustrian untuk langkah ke depan," ujar Country Manager Aselsan for Business and Market Development Asia Pacific, Kagan Menekse.

Aselsan juga menjalin kerja sama dengan Pindad dalam produksi dan pengembangan jenis senjata senapan serbu dan dengan TNI Angkatan Darat berupa penyediaan radio komunikasi tempur.

Kerja sama internasional yang telah dilakukan Aselsan antara lain dengan Kazakstan, Azerbaijan, Yordania, Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan. Aktivitas riset perusahaan dilakukan bersama lebih dari 25 universitas dan melibatkan 2.395 insinyur.

Nilai penjualan pada 2014 mencapai USD 1,03 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar USD 959 juta. Produk Aselsan telah diekspor ke 48 negara senilai USD 211 atau 22 persen dari total penjualan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya