Berita

Memiskinkan Rakyat, Teroris Yang Dibekingi Pemerintah Juga Harus Diberantas

MINGGU, 17 JANUARI 2016 | 13:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah jangan hanya menumpas aksi terorisme yang melakukan pengeboman atau bom bunuh diri.

"Saya permaklumkan, bahwa saya tidak setuju jika kita hanya menuduh mereka yang menyerang Sarinah sebagai contoh tindakan teroris. Selain mereka, ada banyak tindakan teroris yang patut kita laknat," tegas pengamat ekonomi Mukhaer Pakkanna, seperti dikutip dari Fanpage Facebook-nya siang ini (Minggu, 17/1).

Pemerintah juga harus memberangus teroris ekonomi yang membuat kehidupan rakyat kian terjepit.


"Masuknya Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya ke pelosok-pelosok desa adalah tindakan teror terhadap ekonomi rakyat di desa. Ekonomi desa menjadi lumpuh," ungkap Ketua STIE Ahmad Dahlan ini.

Selain itu merebaknya Cyrcle K, 7-Eleven, KFC, McD, Starbucks, Lottermart dan lain-lain yang difasilitasi negara tanpa kontrol adalah tindakan teror.

"Penikmatnya pun juga memfasilitasi teroris dengan gaya stylish dan sok moderen. Teror merekalah yang membuat ekonomi rakyat yang selama ini sempoyongan makin terjepit," ungkapnya.

Lebih jauh Mukhaer menambahkan bahwa pemangsa tanah juga termasuk teroris. Pemilik kuasa kapital telah menguasai tanah Indonesia hingga 78% (rasio gini 0,78). Mereka menguasai tanah dengan meneror dan memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya.

"Teroris tanah di-back-up oleh kuasa oligarki politik," imbuhnya.

Karena itu dia mengingatkan, teroris ada dimana-mana dan semuanya harus dilawan.

"Jika teroris jenis ini tidak dilawan, 'api kerusuhan' akan tersulut dan segera menjemput kita," demikian Mukhaer mengingatkan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya