Berita

abdullah hehamahua

Pemerintah Gagal, Aksi Teror Tak Akan Habis Sampai Kiamat Pun

MINGGU, 17 JANUARI 2016 | 09:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Aksi teror masih terus terjadi di Indonesia. Aksi teror ditengarai tak akan habis bahkan akan terus terjadi sampai kiamat. Karena pemerintah salah dalam mendiagnosa penyebab aksi teror tersebut.

"Menurut saya sampai kiamat tidak akan selesai," jelas tokoh Islam Abdullah Hehamahua dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Hehamahua menceritakan setelah terjadi penyanderaan pesawat Garuda DC-9 Woyla pada tahun 1981, Pangkopkamtib saat itu, Sudomo mengumpulkan para tokoh Islam. Mantan penasihat KPK juga ini hadir selaku Ketua Umum PB HMI.


Dalam kesempatan itu, Sudomo menjelaskan sejarah pergerakan 'terorisme' di Indonesia mulai dari zaman kemerdekaan. Dia menyebut organisasi para pelaku mulai dari DI/TII, Komando Jihad dan lain sebagainya.

"Saat itu saya menyampaikan, kalau dokter saya harus berhenti. Karena saya sudah gagal dalam mendiagnos pasien. Ini dari tahun 1945 pemerintah tak bisa mendiagnosanya," ungkapnya.

Terkait kasus Woyla, misalnya, Hehamahua mempertanyakan kepada Sudomo kenapa semua pelaku ditembak mati padahal sudah menyerah.

"Ketika turun dari pesawat, pembajak angkat tangan. Terus semua dibunuh, ditembak mati. Seharusnya kan bisa ditanya jaringannya, yang membiayai," jelas Hehamahua.

Ditanya seperti itu, Sudomo hanya menjawab enteng. "Ajal itu di tangan yang di atas," kata Hehamahua mengutip pernataan Sudomo.

Dia menduga penembakan tersebut adalah politik menghilangkan jejak. Apalagi dalam dunia intelijen, dia menambahkan, orang-orang yang sudah tidak diperlukan lagi akan dihabisi.

Saat ini para pelaku teror tersebut tidak lagi disebut sebagai afiliasi DI/TII. Namun dengan nama baru.

Hehamahua mengingatkan pada masa Orde Baru, ada penelitian dari sebuah lembaga think-tank, yang menyebutkan kalau umat Islam mengerti ajaran Al Quran yang sesungguhnya dan mempratikkannya dalam kehidupan sehari-hari, secara alamiah akan terjadi kemakmuran.

"Mereka menginginkan jangan dibiarkan Indonesia sejahtera. Karena kalau umat Islam yang mayoritas makmur, Indonesia akan makmur juga. Makanya umat Islam harus diganggu, setiap lima tahun ada gerakan, misalnya Komji, Inkar Sunnah, Imam Mahdi dan lain-lain supaya masyarakat ribut," tandasnya.

Terkait aksi teror belakangan ini, menurutnya, kalau pemerintah serius ingin memberantasnya, harus dipenuhi apa yang menjadi tuntutan para pelaku teror tersebut. Dia mengungkapkan, selama ini sudah jelas disampaikan bahwa rakyat Indonesia yang pergi ke Suriah bergabung dengan ISIS dengan dua motif: uang dan sorga.

"Kalau uang, pemerintah harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan," tandasnya. Sementara kalau sorga, beri keleluasaan bagi mereka untuk memberlakukan syariat Islam.

Selain itu, dia sepakat, passport orang-orang yang diduga pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS harus dicabut. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya