Berita

abdullah hehamahua

Pemerintah Gagal, Aksi Teror Tak Akan Habis Sampai Kiamat Pun

MINGGU, 17 JANUARI 2016 | 09:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Aksi teror masih terus terjadi di Indonesia. Aksi teror ditengarai tak akan habis bahkan akan terus terjadi sampai kiamat. Karena pemerintah salah dalam mendiagnosa penyebab aksi teror tersebut.

"Menurut saya sampai kiamat tidak akan selesai," jelas tokoh Islam Abdullah Hehamahua dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Hehamahua menceritakan setelah terjadi penyanderaan pesawat Garuda DC-9 Woyla pada tahun 1981, Pangkopkamtib saat itu, Sudomo mengumpulkan para tokoh Islam. Mantan penasihat KPK juga ini hadir selaku Ketua Umum PB HMI.


Dalam kesempatan itu, Sudomo menjelaskan sejarah pergerakan 'terorisme' di Indonesia mulai dari zaman kemerdekaan. Dia menyebut organisasi para pelaku mulai dari DI/TII, Komando Jihad dan lain sebagainya.

"Saat itu saya menyampaikan, kalau dokter saya harus berhenti. Karena saya sudah gagal dalam mendiagnos pasien. Ini dari tahun 1945 pemerintah tak bisa mendiagnosanya," ungkapnya.

Terkait kasus Woyla, misalnya, Hehamahua mempertanyakan kepada Sudomo kenapa semua pelaku ditembak mati padahal sudah menyerah.

"Ketika turun dari pesawat, pembajak angkat tangan. Terus semua dibunuh, ditembak mati. Seharusnya kan bisa ditanya jaringannya, yang membiayai," jelas Hehamahua.

Ditanya seperti itu, Sudomo hanya menjawab enteng. "Ajal itu di tangan yang di atas," kata Hehamahua mengutip pernataan Sudomo.

Dia menduga penembakan tersebut adalah politik menghilangkan jejak. Apalagi dalam dunia intelijen, dia menambahkan, orang-orang yang sudah tidak diperlukan lagi akan dihabisi.

Saat ini para pelaku teror tersebut tidak lagi disebut sebagai afiliasi DI/TII. Namun dengan nama baru.

Hehamahua mengingatkan pada masa Orde Baru, ada penelitian dari sebuah lembaga think-tank, yang menyebutkan kalau umat Islam mengerti ajaran Al Quran yang sesungguhnya dan mempratikkannya dalam kehidupan sehari-hari, secara alamiah akan terjadi kemakmuran.

"Mereka menginginkan jangan dibiarkan Indonesia sejahtera. Karena kalau umat Islam yang mayoritas makmur, Indonesia akan makmur juga. Makanya umat Islam harus diganggu, setiap lima tahun ada gerakan, misalnya Komji, Inkar Sunnah, Imam Mahdi dan lain-lain supaya masyarakat ribut," tandasnya.

Terkait aksi teror belakangan ini, menurutnya, kalau pemerintah serius ingin memberantasnya, harus dipenuhi apa yang menjadi tuntutan para pelaku teror tersebut. Dia mengungkapkan, selama ini sudah jelas disampaikan bahwa rakyat Indonesia yang pergi ke Suriah bergabung dengan ISIS dengan dua motif: uang dan sorga.

"Kalau uang, pemerintah harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan," tandasnya. Sementara kalau sorga, beri keleluasaan bagi mereka untuk memberlakukan syariat Islam.

Selain itu, dia sepakat, passport orang-orang yang diduga pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS harus dicabut. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya