Berita

penggeledahan fraksi PKS

Hukum

Mahfud MD: Lebih Tepat Kalau KPK Tidak Bawa Senjata Ke DPR

SABTU, 16 JANUARI 2016 | 09:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pakar hukum, Mahfud MD, mengatakan, lebih tepat kalau penyidik KPK tidak membawa pasukan Brimob bersenjata tempur hanya untuk menggeledah ruangan anggota DPR RI.

Hal tersebut dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lewat akun twitternya (@mohmahfudmd) menanggapi berita pertengkaran antara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dengan penyidik KPK, saat penggeledahan ruangan anggota Fraksi PKS di DPR, kemarin.

"Memang, lebih tepat klo tak bawa senjata. Di DPR, kan kan tak ada musuh bersenjata. Tp mungkin ada perhitungan lain," cuit Mahfud beberapa saat lalu.


Sebelumnya Mahfud mendapat banyak pertanyaan netizen soal kasus itu. Ia mengatakan, DPR dan KPK merasa sama-sama melaksanakan tugas.

"Mudah2an kewibawaan DPR terjaga dan KPK tetap istiqamah memburu koruptor," kata Mahfud sebelumnya.

Mahfud menduga ada perhitungan tertentu atau perkiraan keadaan ketika aparat perlu membawa senjata api ke dalam DPR.

Namun, Mahfud membantah dugaan bahwa Fahri Hamzah berusaha memusnahkan barang bukti dalam kasus korupsi politisi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti.

"Dugaan anda, mungkin, berlebihan. Spt-nya tak ada motif bg Fahri utk memusnahkan barang bukti dlm kasus Damayanti," tulis Mahfud menjawab pertanyaan netizen.

Fraksi PKS DPR RI memprotes keras tindakan penyidik KPK dalam penggeledahan ruang kerja salah satu anggota fraksinya. Tindakan ini terkait kasus korupsi politisi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti.

Pasalnya, KPK memboyong beberapa personel kepolisian dari satuan Brimob, yang berseragam tempur dan menenteng senjata laras panjang, saat menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana, ruang 0342 lantai III Gedung Nusantara I, Senayan. Penggeledahan dipimpin penyidik KPK, AKBP HM Christian. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya