Berita

Rachmawati Soekarnoputri

Reshuffle Bukan Solusi, Yang Tepat Ganti Jokowi

RABU, 06 JANUARI 2016 | 06:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 77 Kementerian/Lembaga tahun 2015 yang dirilis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi dinilai tidak ada gunannya. Karena masalah utama bangsa Indonesia bukan ada kementerian, tapi Presiden itu sendiri.

"Yang paling tepat penilaian rapor merah adalah ditujukan pada Jokowi, bukan kementerian," tegas politikus senior Rachmawati Soekarnoputri pagi ini (Rabu, 6/1).

Kesalahan besar yang telah dilakukan Jokowi adalah menyalahgunakan hak prerogatif Presiden. Makanya tidak heran, para menteri yang dipilih tidak the right man on the right place. Sebab, dalam penyusunan Kabinet, Jokowi sejak awal menggunakan prinsip bagi-bagi kue kekuasaan atau konsesi kepada para pendukungnya pada Pilpres.


"Karena semangat bagi kekuasaan sudah sejak awal nampak jelas terang benderang," tegas mantan Wantimpres ini.

Hasilnya, pertama penguasa tidak punya visi-misi ideologi yang jelas. Kedua, nomenklatur kementrian tumpang tindih bahkan ada yang belum diundangkan hanya demi untuk nampung pesanan bos-bos partai pendukung. Ketiga, dalam kabinet kelompok-kelompok atau geng-gengan oleh Jokowi dibiarkan, komandan tidak berdaya.

"Empat, Jokowi tidak independen dengan cap pesuruh partainya. Last but not least, tidak ada anak buah yang salah tapi komandan yang salah. Jadi reshufle kabinet bukan solusi, solusinya cuma satu, ganti komandannya," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya