Berita

Munas Bersama Kehendak Mayoritas Pemilik dan Pewaris Sah Partai Golkar

SENIN, 04 JANUARI 2016 | 18:22 WIB | LAPORAN:

Dua mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla memberikan jalan keluar atas kemelut yang dihadapi partai berlambang beringin tersebut saat ini.

Masing-masing keduanya menyiapkan solusi atas kondisi vacuum of power menyusul pencabutan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol dan saat bersamaan pengurus Golkar hasil Munas Bali tidak ditetapkan.

Politikus Partai Golkar Priyo Budisantoso mengapresiasi langkah kedua sesepuh Golkar tersebut.


"Secara personal, saya memberi apresiasi tinggi terhadap ikhitiar yang terus dilakukan oleh para senior. Pak Jusuf mengajukan gagasan adanya tim perunding dan hari ini kita masih on call," kata Priyo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1).

Ia juga menyatakan kegembiraannya dan mengapresiasi anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang meminta Mahkamah Partai Golkar untuk segera menyelenggarakan Munas dalam tahun ini.

"Dan kami gembira juga tokoh-tokoh semacam negarawan Pak Siswono Yudo Husudo juga mengajukan saran yang lebih sama demi tujuan yang terakhir. Semalam Poros Muda Partai Golkar juga sudah mengapresiasi untuk mendorong adanya Munas bersama," tandasnya.

Sebab itu, Priyo Budi mengklaim Munas bersama merupakan kehendak mayoritas 'pemilik dan pewaris sah' Partai Golkar. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya