Berita

ahok

Harus Ada Jaminan Agar PNS Jakarta Berani Melakukan Terobosan

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 19:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Daya serap APBD yang sangat rendah dinilai cukup mengganggu pembangunan Jakarta.

Untuk mengatasinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama harus punya kemampuan mendorong atau memotivasi perangkat dan aparatur daerah sebagai pelaksana pembangunan, sehingga PNS Pemprov DKI Jakarta berani menjadi pelaksana dan penanggung jawab berbagai proyek pembangunan.

Demikian disampaikan anggota DPD RI, Fahira Idris, dalam keterangannya (Jumat, 20/1) terkait hari ini genap satu tahun Ahok memimpin Jakarta.


Menurutnya, perlu diberikan jaminan dan perlindungan sehingga berani mengambil terobosan-terobosan untuk menerabas hambatan pembangunan di Jakarta.

"Saya melihat ada ‘ketakutan massal’ sehingga PNS tidak berani ambil resiko menjalankan program-program pembangunan yang sebenarnya cukup mendesak segera direalisasikan. Selama semua prosesnya sesuai ketentuan undang-undang dan semua terobosan dikonsultasikan, gubernur harus siap pasang badan," tandas senator asal Jakarta ini.

Sebelumnya, Fahira mengakui dalam satu tahun ini sudah ada capaian yang diraih, tetapi belum mengembirakan. Menurutnya, Jakarta masih dibelit banyak masalah. Misalnya, banjir, dan sampah, dan rendahnya serapan anggaran. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya