Soal Papua dan Freeport, Yusril: Kalau Jokowi Tidak Hati-hati, Bisa Ngeri Ini

Indonesia memang masih belum sanggup untuk mengelola tambang emas yang saat ini dikuasai PT Freeport. Namun, Jokowi harus memastikan renegosiasi kontrak karya perusahaan asal Amerika Serikat itu harus lebih menguntungkan Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof. Yusril Ihza Mahendra saat berbincang dengan wartawan beberapa saat lalu, Kamis (5/11).

"Renegosiasi itu perlu, Jadi harus ada yang menguntungkan Indonesia. Ada faktor nonekonomi, tidak perlu dituangkan dalam kontrak. Tapi kesepakatannya untuk keuntungan wilayah Indonesia. Tak perlu eksplisit misalnya ditulis agar Papua tak merdeka, tapi untungnya Indonesia harus merasakan," kata Yusril.

Pakar hukum negara ini menyarankan Jokowi harus melihat bagaimana cara mantan Presiden SBY dalam memelihara Papua dan Aceh agar tidak merdeka. Sebab dalam amatannya, pada masa Jokowi ini mengalami kemunduran dalam hal menjaga provinsi paling Timur Indonesia tersebut.

"Negara-negara Pasific keluarkan statement agar Papua merdeka. Ini kemunduran Jokowi. Saya ingatkan pada Jokowi agar hati-hati masalah Papua ini. Saya pengalaman tangani kerusahan Aceh, saya susun UU Papua. Kalau tidak hati-hati ngeri ini," kata Yusril, yang pernah menjadi menteri di era Pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY ini.

Menurutnya, isu Papua Merdeka mudah untuk diprovokasi karena pemerintah pusat lemah dalam memperhatikan pulau-pulau di Indonesia bagian timur.

Atas dasar itu, Yusril berpendapat soal renegosiasi Freeport tak perlu terlalu anti asing. Yang penting dalam pembahasan regulasi kontrak karya baru itu, Pemerintah harus menunjukkan sebagai negara Indonesia dan bisa menguntungkan rakyat.

"Kalau modal asing sama modal orang awak sama saja. Kapitalis di negeri sendiri malah kadang lebih kejam dari kapitalis asing. Uang nggak ada baunya. Jadi sikap negara yang penting. Jangan begitu saja menyerah," beber Yusril. [zul]