Berita

beni pramula/net

Politik

IMM Sayangkan Sikap Letoy Teten Masduki Hadapi Freeport

RABU, 21 OKTOBER 2015 | 17:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap pemerintah, dalam hal ini Kepala Staf Presiden Teten Masduki, yang ketakutan jika Freeport menahan investasinya di Indonesia sangat disayangkan. Terlebih, Teten menyebut APBN akan kolaps jika Freeport berhenti berproduksi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula menyayangkan sikap letoy Teten Masduki tersebut. Menurutnya, sudah lama Freeport melanggar kesepakatan dengan Indonesia. Pemerintah harus bangkit dan tidak boleh terus-terusan dikangkangi oleh Freeport.

"Royalti emas saja yang dalam aturan baru seharusnya dibayar 3,5 persen, hanya 1 persen saja yang dipenuhi. Negara Ini kok masih mau didikte sama korporasi, punya asing lagi. Di mana kedaulatan kita?" sesal Beni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).


Jika Freeport tidak mau berinvestasi lagi di Indonesia justru negara bisa mendapatkan manfaat lebih. Pasalnya, negara bisa mengelola sendiri gunung emas di Papua.

"APBN tak akan kolaps. Malah akan berlimpah ganda. Karena keuntungan Freeport saja pertahun itu bisa ribuan triliun rupiah, melebihi jumlah APBN. Orang awam saja mengerti ini, kok pemerintah nggak ngerti? Nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti sih?

Menurutnya, memutus hubungan dengan Freeport justru akan menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ini bisa menjadi momentum untuk mewujudkan visi Trisakti. Bukan malah tunduk pada korporasi kapitalis asing seperti Freeport.  

"Kasus Freeport ini indikator untuk membuktikan sejauh mana ekonomi berdikari ini benar-benar ingin diwujudkan. Ketakutan APBN kolaps jika Freeport menahan investasi menunjukkan bahwa pemerintah yang dinahkodai Jokowi-JK adalah seorang pengecut, bermental inferior, dan tidak punya semangat nasionalisme," sambung presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika itu.

"Kami (IMM) menolak perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Kami menolak Revisi PP No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Kita harus jadi tuan di negeri kita sendiri," sambung pentolan demo tarik mandat Jokowi-JK yang mengerahkan ribuan massa mengepung DPR kemarin (Selasa, 20/10) itu.

Diketahui, Teten Masduki mengatakan bahwa APBN bisa kolaps bila tidak ada ada setoran dari Freeport.

"Kontrak Freeport berakhir 2021 dan sesuai UU baru bisa dibahas perpanjangannya pada 2019. Tapi ini produksi akan turun kalau tidak ada investasi baru dan menjadi gangguan ke pendapatan jadi pemerintah juga berkepentingan produksi bertambah, kalau tidak APBN langsung kolaps karena nilainya besar," kata Teten di Istana Kepresidenan, Selasa malam (20/10). [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya