Berita

beni pramula/net

Politik

Besok, Ribuan Massa Tarik Mandat Jokowi-JK Kembali Geruduk Istana

SENIN, 19 OKTOBER 2015 | 09:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintahan Jokowi-JK telah memimpin Indonesia selama satu tahun. Namun sayang, kondisi Indonesia hingga saat ini masih kurang menentu.

Berbagai organ-organ taktis mulai terbentuk dalam merespon kepemimpinan buruk Jokowi-JK, seperti Aliansi Tarik Mandat (ATM), sebuah organisasi yang sejak satu tahun belakangan konsisten menggaungkan tarik mandat Jokowi-JK. Organ taktis ini diinisiasi oleh IMM, GPII, Himmah Alwashliyah, dan Himmah Persis.

Tidak hanya itu, ada juga Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesisa (SNPI) yang digagas oleh PMKRI, LMND dan IMM. Termasuk organ Lingkar Studi Ciputat (LSC) yang digagas oleh lintas generasi alumni UIN Ciputat, Aliansi Indonesia Bersatu, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat, Barisan Mahasiswa Oposisi Nasional, dan lain-lain.


Forum-forum ini menilai pemerintahan Jokowi-JK tidak lagi layak untuk dipertahankan. Mereka secara kompak menuntut Jokowi-JK untuk lengser dari jabatannya.

Disebutkan Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula, maraknya organ-organ taktis tersebut dibentuk menandakan bahwa kegelisahan rakyat semakin meluas. Terlebih, kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-JK justru semakin liberal. Membuka keran liberalisasi di semua sektor. BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung menjual daripada menguntungkan negara.

"Jokowi-JK juga telah memperpanjang izin ekspor kepada PT. Freeport walaupun melanggar UU Minerba dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport yang jelas-jelas melanggar UU," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (19/10).

Beni juga mengatakan bahwa setahun Jokowi JK memimpin, justru membuat politik semakin gaduh dan leadership lemah. Beni bahkan menyebut Indonesia di era Jokowi, layaknya republik multipilot.

"Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya," sambungnya.

Beni melanjutkan bahwa besok (20/10) akan ada digelar aksi besar-bearan oleh berbagai elemen tersebut untuk bersama-sama merespon problematika bangsa yang ada dan konsolidasi masif untuk menyamakan pandangan menurunkan Jokowi-JK.

"20 oktober ini genderang perubahan itu akan kami tabuh di beberapa titik aksi, di antaranya istana dan di DPR RI. Ribuan massa akan mendesak Jokowi-JK untuk lengser dan kami akan merangsuk ke Senayan meminta agar melakukan Sidang Istimewa mencabut mandat Jokowi-JK," tandasnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya