Berita

rieke diah pitaloka/net

Politik

PDIP Pun Pertanyakan Paket Ekonomi Jokowi

KAMIS, 01 OKTOBER 2015 | 11:31 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tidak hanya sejumlah kalangan dari luar pemerintah yang mengkritisi kebijakan ekonomi Jokowi. Kritikan juga datang dari internal partai pendukung Jokowi, PDIP.

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai dua paket kebijakan yang telah diluncurkan tidak ada yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Bahkan tidak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian, dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tidak ada korelasi dengan tenaga kerja.

"Pertanyaannya paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?" ujarnya dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu, Kamis (1/10).


Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mempertanyakan hubungan kedua kebijakan itu dengan "trilayak" yang dijanjikan saat pilpres yaitu, kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi rakyat pekerja.

"Tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat," sambung mantan cagub Jabar itu.

Menurutnya, kebijakan mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja yang simultan dengan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional, harus menjadi kebijakan politik tetap pemerintah.

"Sekarang, apakah paket ekonomi yang diluncurkan sudah ciptakan penguatan industri nasional?" tanyanya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai bahwa paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak akan mengatasi persoalan. Bahkan ada yang menilai bahwa paket ini merupakan kepanjangan tangan dari kaum neolib dalam menacapkan kuku-kukunya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya