Ribuan massa tarik mandat Jokowi-JK kembali mengepung Istana Negara untuk mendesak pasangan pemimpin itu mundur, Rabu (30/9). Ribuan massa ini terdiri dari berbagai elemen, mulai dari pedagang kaki lima, pemuda, mahasiswa, hingga beberapa kekuatan bangsa lain.
Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula yang turut mengerahkan kadernya mengatakan bahwa sejak Jokowi-JK memimpin negara, bangsa Indonesia semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rakyat semakin hidup miskin dan sengsara akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Seperti daya beli yang semakin menurun, harga kebutuhan pangan dan energi semakin melambung, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di mana-mana, dan kurs rupiah semakin merosot.
"Sungguh memprihatinkan rezim Jokowi-JK ini," ujarnya saat berbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/9).
Lebih memprihatinkan lagi, lanjutnya, saat presiden mengeluarkan kebijakan deregulasi perlonggaran ijin toko modern. Deregulasi ini, menurutnya telah melanggar Pancasila dan UUD 1945 karena berpotensi mematikan, menjajah, dan mata pencarian rakyat Indonesia.
"Saat ini saja sudah 3.500 pasar tradisional dan jutaan pedagang kelontong gulung tikar akibat keberadaan toko modern yang membludak, usai Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern diterbitkan," sambung presiden Presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika.
Bukan hanya kedaulatan ekonomi bangsa yang akan robek. Kebijakan deregulasi Jokowi-JK ini juga menjadi ancaman nyata disintegrasi bangsa Indonesia.
"Oleh karena itu, jika dibiarkan atau dipaksakan, maka pada akhirnya dapat membubarkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat," lanjut Beni.
Untuk mengatasi hal itu, maka dalam demonstrasi yang melibatkan APKLI, IMM, GPII, HIMMAH, IKAPPI, PAPERNAS, LSC, BEM Uhamka, GMPRI, LMPN, Kobar, Higemura, Serikat Boemi Putra, FP3R, PDJ, Laskar Jakarta Baru, Pena DKI JAKARTA ini dikeluarkan sebuah maklumat bernama Maklumat 30 September 2015 Melawan Penjajahan Ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK.
Berikut petikan maklumat tersebut:
1. Menolak dan/atau melawan pelaksanaan deregulasi perlonggar ijin toko modern oleh pemerintahan pusat, serta pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, karena merupakan penjajahan ekonomi dan mata pencarian rakyat yang melanggar jelas Pancasila dan UUD 1945,
2. Melindungi serta mempertahankan ekonomi dan mata pencarian rakyat, baik usaha formal maupun informal, dari penjajahan toko modern dan/atau bentuk serta modus lain penjajahan kongsi kapitalis multinasional untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Menolak dan/atau melawan kehadiran toko modern akibat pelaksanaan deregulasi perlonggar ijin toko modern rezim Jokowi-JK yang menjajah ekonomi dan mata pencarian rakyat Indonesia.
4. Menyegel dan atau menutup toko modern yang tidak memiliki izin dan/atau yang buka 24 jam sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
5. Mendesak lembaga perwakilan rakyat (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) segera melaksanakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla karena telah melanggar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.
[ian]
