Sudah berulang kali aliansi tarik mandat Jokowi-JK turun ke jalan menuntut keduanya untuk mundur lantaran dinilai gagal memperbaiki keadaan bangsa. Tapi, alih-alih ekonomi membaik, kondisi perekonomian Indonesia justru semakin terpuruk. Salah satu indikasinya adalah nilai tukar rupiah yang tembus di angka Rp 14.700.
Begitu sesal Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula yang selalu memimpin aksi tarik mandat Jokowi-JK demi meluruskan arah kiblat bangsa.
"Jokowi-JK mandul dalam memimpin negara. Lemah ide dan gagasan dalam mengambil keputusan, juga lamban mengatasi persoalan bangsa dan cenderung acuh terhadap krisis ekonomi yang melanda," kata Beni saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (28/9).
Menurutnya, ada banyak lagi indikasi yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Seperti defisit neraca pembayaran yang besar karena inflasi yang tidak terkontrol, utang luar negeri yang semakin melambung, suku bunga tinggi, dan kurs mata uang yang makin melemah.
Beni menuding penyebab terjadinya krisis ekonomi tersebut lantaran negara gagal dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat.
"Ini merupakan kegagalan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro yang tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku. Dengan demikian berarti ada regulasi fiskal yang bocor, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efektif riil, defisit neraca pembayaran, dan pelarian modal yang lengah dari perhatian pemerintah," tuturnya.
Krisis yang terjadi, menurutnya, juga tidak lepad dari kepemimpinan Jokowi-JK yang tidak efektif. Terlebih situasi politik internal pemerintah nampak semakin gaduh karena lebih dominan kepentingan elit, bagi-bagi kekasaan, dan saling sandera antar institusi negara, ketimbang kepentingan rakyat secara umum
Kondisi demikian, lanjutnya, tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Untuk itu, presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika (Asian African Youth Government) kembali menyebarkan seruan aksi kepung Istana yang akan dilakukan pada hari Rabu (30/9). Tuntutannya tetap sama, yaitu mendesak pemerinta untuk menurunkan harga, mengantisipasi PHK massal, membubarkan kabinet yang tidak becus urus negara, menasionalisasi aset, dan meluruskan kiblat bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945. Jika semua tuntutan itu tidak terwujud maka Jokowi-JK harus segera mundur.
"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, bukan saja kedaulatan ekonomi bangsa yang dirobek mereka. Lebih dari itu, eksistensi dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah diujung tanduk," tegasnya.
"Dengan ini kami mengundang seluruh elemen anak bangsa. Untuk turun ke jalan bersama memperjuangkan kedaulatan bangsa dengan menurunkan rezim Jokowi-JK. Kita turun ke jalan tangga Rabu 30 September 2015 di depan Istana Negara," tandas Beni.
Segenap elemen juga turut menyerukan undangan ini, seperti Ketua Umum DPP APKLI, GPII, PMKRI, Himmah Alwasiliyah, LMPN (Lingkar Merah Putih Nasional),YAKORMA (Yayasan Kerukunan Masyarakat Madura), HIMA Persis, Lingkar Studi Ciputat, BEM Se-DKI JAKARTA, ATM, BOND untuk Indonesia, Papernas, dan Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia.
Aksi ini sedianya akan menurunkan sebanyak seribu massa dari organisasi-organisasi tersebut.
[ian]
