Berita

lukman hakim/net

Politik

Jawaban Menteri Lukman Soal Informasi Tragedi Mina

SABTU, 26 SEPTEMBER 2015 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendapat curhat dari para jemaah haji Indonesia mengenai kepastian nasib keluarga mereka yang belum kembali pasca tragedi Mina.

"Untuk menyatakan seseorang itu wafat, harus berdasarkan kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu pertanggungjawaban secara medis bahwa seseorang memang betul-betul telah wafat," kata Lukman saat memberikan penjelasan, sebagaimana dikutip JPNN, Sabtu (26/9).

Menurut Lukman, informasi terkait jemaah wafat tidak cukup mengandalkan pengakuan pihak keluarga. Sebab, harus ada indikasi bahwa yang bersangkutan wafat.


"Selama tidak bisa dijelaskan indikasinya, maka itu sulit bagi kami untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan wafat," ucapnya.

Lukman menyatakan, secara yuridis, pernyataan seseorang tentang jemaah wafat harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ini menyangkut peristiwa luar biasa dan terjadi di luar negeri.

Karenanya, data jemaah wafat harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pihak otoritatif yakni petugas kesehatan.

"Oleh karena itu, pemerintah harus menahan diri sampai adanya pihak yang memiliki otoritas menyatakan bahwa seseorang wafat atau tidak," ujar Lukman.

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia kesulitan untuk mengakses informasi di rumah sakit. Meski demikian, pemerintah aka berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penelusuran terhadap sejumlah jemaag yang belum kembali ke kloternya masing-masing.

"Bagaimanapun juga Pemerintah Saudi Arabia mempunyai regulasi sendiri, punya tradisi, budaya, serta tatacaranya dalam mengatasi hal-hal seperti ini," ungkap Lukman. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya