Berita

aziz syamsuddin/net

Politik

Pemerintah Diminta Tunda Pemberian Remisi Gayus Tambunan

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 15:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta untuk menunda pemberian remisi kepada terpidana korupsi Gayus Tambunan, jika kembali terbukti keluar dari lapas. Hal ini mengingat, aksi keluyuran Gayus bukan kali pertama ini dilakukan.

Begitu kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

"Ini berulang kali terjadi pada Gayus, reward and punishment harus jelas. Misalnya, remisinya ditunda atau pengurangan remisi," tegas Azis.


Diketahui, belakangan beredar foto mirip Gayus Tambunan sedang menikmati makanan di sebuah restoran. Gayus dikabarkan meninggalkan lapas pada Rabu, 9 September untuk menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Keberadaan Gayus menjadi sorotan setelah foto mirip dirinya tersebar di media sosial.

Gayus saat ini mendekam di penjara untuk menjalani hukuman atas empat perkara yang menjeratnya. Total hukuman yang harus dijalani mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu adalah 30 tahun.

Empat perkara yang menjerat Gayus adalah kasus pajak PT Surya Alam Tunggal dengan masa hukuman 12 tahun, kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis delapan tahun, kasus pencucian uang dan penyuapan petugas penjara dengan vonis delapan tahun, dan kasus pemalsuan paspor dengan vonis dua tahun. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya