Jokowi Jangan Tunduk Pada Mafia Asap

Polemik asap yang tak kunjung selesai akibat pembakaran lahan hutan di Riau dan Kalimantan mendapat protes keras publik. Pemerintah Jokowi-JK bahkan dituding tidak serius dalam menghentikan kebakaran hutan setiap tahunnya yang terjadi di Riau dan Kalimantan.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan bahwa bencana asap telah mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian hingga triliunan rupiah dan mengakibatkan rakyat meninggal serta ribuan warga mengalami penyakit ISPA.

"Sebaiknya Jokowi-JK bertindak cepat mengatasi bencana asap ini dan memberi sanksi tegas kepada para pengusaha 'mafia asap' dan solusi bagi rakyat jangan hanya pencitraan tanpa aksi nyata," tegas Panji dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Senin, 21/9).

Panji menyebut bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merilis data mengenai dampak ekonomi akibat bencana asap di Indonesia pada 2015 yang mencapai Rp 20 triliun.

Kerugian bencana asap bukan hanya secara ekonomi saja yang diderita. Tetapi juga keselamatan rakyat yang harus jadi prioritas. Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah wajib melakukan tindakan tegas kepada para ‘mafia asap’ yang sebagian besar adalah pengusaha asing.

"Rakyat bosan dengan bencana asap yang setiap tahunnya terus berulang tanpa ada solusi nyata dari pemerintah. Seolah para aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menutup mata atas penderitaan yang menimpa rakyat," ujarnya.

"Jika terus dibiarkan tanpa ada solusi nyata atau bahkan bencana tersebut hanya jadi ajang pencitraan pemerintahan Jokowi-JK, bukan tidak mungkin rakyat berpikir pemerintah Jokowi-JK tunduk pada kekuasaan para ‘mafia asap’. Tidak ada gunanya Jokowi keliling-keliling meresmikan proyek baru, jika masih ada rakyat Indonesia yang terancam nyawanya karena bencana," tutup Panji. [ian]