Serba Online, UU Lalin Angkutan dan Jalan Harus Direvisi

Bisnis jasa penyediaan transportasi berbasis aplikasi mobile akan semakin berkembang dinamis dan akan merambah kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung. Sehingga diperlukan aturan hukum yang jelas untuk mengatur jasa transportasi berbasis aplikasi mobile yang menggunakan sarana motor, mobil, dan bajaj.

Untuk itu Jakarta Transportation Watch (JTW) mendesak agar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan segera tanggap. Caranya, dengan melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (UU LLAJ).

"UU yang ada saat ini sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan mengingat fenomena bisnis jasa penyediaan transportasi berbasis aplikasi mobil sudah menjamur di masyarakat. Masyarakat juga semakin intens untuk menggunakan jasa transportasi berbasis aplikasi mobile tersebut dikarenakan pemerintah belum menyediakan sarana transportasi yang aman, murah, bersih dan cepat," Ketua Jakarta Transportation Watch (JTW) Andy W Sinaga dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Senin, 21/9).

Dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 yang berlaku saat ini, tidak ada mengatur tentang penggunaan motor dan bajaj sebagai sarana transportasi umum. Andy berpendapat, hal ini perlu diatur secara tegas mengenai surat izin mengemudi (SIM) khusus untuk pengemudi ojek dan bajaj, agar pemantauan dan penindakan terhadap pengemudi tersebut dapat dilakukan apabila melanggar hukum.

Selain itu jasa transportasi berbasis aplikasi mobil yang mirip seperti taksi juga semakin marak, yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat dengan perusahaan-perusahaan taksi formal.

"Revisi tersebut diperlukan untuk mencegah aksi-aksi kriminalitas dan perlindungan terhadap konsumen pemakai jasa transportasi berbasis aplikasi mobile tersebut dan perlakuan yang kurang menyenangkan dari pengelola dan pekerja jasa transportasi tersebut," tandasnya.[ian]