Berita

misbakhun/net

Politik

Menteri Darmin Disarankan Banyak Bertanya Agar Tidak Ketinggalan

SABTU, 19 SEPTEMBER 2015 | 15:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mampu memaklumi ketidaktahuan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai detail isi paket kebijakan Paket Perekonomian yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi.

Pasalnya, dia menilai bahwa Menteri Darmin Nasution baru saja bergabung sebagai anggota baru di Kabinet Kerja.

"Kalau Darmin Nasution belum memahami, maka saya sarankan sebagai Menko Perekonomian, Darmin Nasution cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan ritme kerja kabinet. Sehingga bisa segera menyatu dengan tim ekonomi yang sudah bekerja keras mewujudkan cita-cita dan janji presiden," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu, 19/9).


Menurutnya, paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan Presiden Jokowi pada tahap pertama memang direncanakan akan diikuti dengan paket kebijakan ekonomi tahap lanjutan yang saling memperkuat. Sehingga paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa diimplementasikan dengan baik di sektor dunia usaha.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Darmin untuk aktif bertanya mengenai kebijakan ekonomi Jokowi. Hal ini bertujuan agar mantan gubernur BI itu tidak ketinggalan pengetahuan.

"Darmin Nasution tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya. Jangan sampai Darmin Nasution ketinggalan pengetahuannya soal kebijakan ekonomi yang sudah diputuskan oleh presiden," tandasnya.

Darmin Nasution mengatakan bahwa paket kebijakan yang diumumkan pemerintah belum cukup jelas. Pelaku usaha, khususnya, masih menunggu rincian mengenai deregulasi dan debirokratisasi dari Kementerian/Lembaga yang berkepentingan.

"Saya akui pengumuman kita mengenai paket kebijakan di sana-sini enggak cukup jelas," kata Darmin di Jakarta, Jumat (18/9).

Bahkan lantaran tak cukup paham detail aturan yang dimaksud, Darmin pun mengaku meminta Deputi bidang Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian, Eddy Putra Irawady untuk menjelaskan.

"Pak Eddy bilang, itu sudah dicabut Permendagnya. Bayangkan, pabriknya aja tidak tahu. Mestinya dia tahu dong ya. Di situ ada kekurangannya," aku Darmin. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya