Berita

misbakhun/net

Politik

Menteri Darmin Disarankan Banyak Bertanya Agar Tidak Ketinggalan

SABTU, 19 SEPTEMBER 2015 | 15:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mampu memaklumi ketidaktahuan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai detail isi paket kebijakan Paket Perekonomian yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi.

Pasalnya, dia menilai bahwa Menteri Darmin Nasution baru saja bergabung sebagai anggota baru di Kabinet Kerja.

"Kalau Darmin Nasution belum memahami, maka saya sarankan sebagai Menko Perekonomian, Darmin Nasution cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan ritme kerja kabinet. Sehingga bisa segera menyatu dengan tim ekonomi yang sudah bekerja keras mewujudkan cita-cita dan janji presiden," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu, 19/9).


Menurutnya, paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan Presiden Jokowi pada tahap pertama memang direncanakan akan diikuti dengan paket kebijakan ekonomi tahap lanjutan yang saling memperkuat. Sehingga paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa diimplementasikan dengan baik di sektor dunia usaha.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Darmin untuk aktif bertanya mengenai kebijakan ekonomi Jokowi. Hal ini bertujuan agar mantan gubernur BI itu tidak ketinggalan pengetahuan.

"Darmin Nasution tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya. Jangan sampai Darmin Nasution ketinggalan pengetahuannya soal kebijakan ekonomi yang sudah diputuskan oleh presiden," tandasnya.

Darmin Nasution mengatakan bahwa paket kebijakan yang diumumkan pemerintah belum cukup jelas. Pelaku usaha, khususnya, masih menunggu rincian mengenai deregulasi dan debirokratisasi dari Kementerian/Lembaga yang berkepentingan.

"Saya akui pengumuman kita mengenai paket kebijakan di sana-sini enggak cukup jelas," kata Darmin di Jakarta, Jumat (18/9).

Bahkan lantaran tak cukup paham detail aturan yang dimaksud, Darmin pun mengaku meminta Deputi bidang Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian, Eddy Putra Irawady untuk menjelaskan.

"Pak Eddy bilang, itu sudah dicabut Permendagnya. Bayangkan, pabriknya aja tidak tahu. Mestinya dia tahu dong ya. Di situ ada kekurangannya," aku Darmin. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya