Berita

beni pramula/net

Politik

Aksi Jumatan Tuntut Jokowi-JK Mundur Akan Rutin Digelar

SABTU, 19 SEPTEMBER 2015 | 11:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri sebagai Aliansi Tarik Mandat (ATM) dan Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia (SNPI) kembali menggeruduk Istana Negara, pada Jumat (18/9).

Kelompok yang terdiri dari sejumlah organisasi ekstra-kampus seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), APKLI, GNRM, SNPI, BOMM, PAPERNAS, PENA DKI, LSC, Perisai Mandiri ini menuntut mandat Jokowi-JK dicabut.

Ketua Presidium ATM Beni Pramula menjelaskan bahwa kelompoknya akan terus melancarkan Aksi Jumatan ini secara rutin. Hal itu dilakukan lantaran tingkat ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sudah memuncak.


"Aksi kami ini adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya, yang secara konsisten kami lakukan hampir setiap minggu. Kami tidak akan berhenti hingga adanya perubahan mendasar di negeri ini," kata ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM itu dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9).

Perubahan yang dimaksud adalah pemerintah mampu mengatasi masalah mendasar bangsa ini, seperti kepemimpinan nasional yang lemah, kehilangan orientasi, dan tidak mampu memenejerial kepemimpinan di bawahnya. Tidak hanya itu, melemahnya rupiah juga menjadi indikator dari pelemahan ekonomi bangsa.

"Apalagi, sentimen ekonomi mengenai pelemahan rupiah yang tidak mampu diantisipasi oleh pemerintah dengan strategi konkret dalam mengatasi problem ekonomi bangsa," sambungnya.

Lebih lanjut, Beni menjabarkan indikasi pemerintah Jokowi-JK gagal dalam mengantisipasi gejolak ekonomi. Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin tersebut bertambah 860 ribu jiwa.

Tidak hanya itu, kalau mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah melemah 0,2 persen ke level 14.442 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pukul 09.55 WIB. Sejak pagi hingga siang, nilai tukar rup iah bergerak pada kisaran 14.404 per dolar AS hingga 14.452 per dolar AS. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai tukar rupiah tergerus 0,5 persen menjadi 14.442 per dolar AS dari perdagangan sebelumnya yang berada di level 14.371 per dolar AS,” jelasnya.

Atas dasar itu, Aliansi Tarik Mandat dan Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia menuntut penolakan atas sistem ekonomi liberal, pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, mengantisipasi PHK, dan meluruskan Kiblat Bangsa, yaitu kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Jika presiden dan wakil presiden gagal mewujudkan itu, maka mereka meminta Jokowi-JK mundur.

Pada Jumat sebelumnya (11/9), aksi serupa dilakukan kelompok ini. Bahkan dalam aksi tersebut sempat ditanggapi dengan sikap represif aparat, yaitu pemukulan terhadap Beni Pramula. Namun begitu tindakan represif tersebut tidak menurunkan aksi mereka. Sebaliknya, aksi tuntut Jokowi-JK mundur semakin massif dilakukan, bahkan hingga ke daerah-daerah. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya