Berita

beni pramula/net

Politik

Aksi Jumatan Tuntut Jokowi-JK Mundur Akan Rutin Digelar

SABTU, 19 SEPTEMBER 2015 | 11:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri sebagai Aliansi Tarik Mandat (ATM) dan Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia (SNPI) kembali menggeruduk Istana Negara, pada Jumat (18/9).

Kelompok yang terdiri dari sejumlah organisasi ekstra-kampus seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), APKLI, GNRM, SNPI, BOMM, PAPERNAS, PENA DKI, LSC, Perisai Mandiri ini menuntut mandat Jokowi-JK dicabut.

Ketua Presidium ATM Beni Pramula menjelaskan bahwa kelompoknya akan terus melancarkan Aksi Jumatan ini secara rutin. Hal itu dilakukan lantaran tingkat ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sudah memuncak.


"Aksi kami ini adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya, yang secara konsisten kami lakukan hampir setiap minggu. Kami tidak akan berhenti hingga adanya perubahan mendasar di negeri ini," kata ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM itu dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9).

Perubahan yang dimaksud adalah pemerintah mampu mengatasi masalah mendasar bangsa ini, seperti kepemimpinan nasional yang lemah, kehilangan orientasi, dan tidak mampu memenejerial kepemimpinan di bawahnya. Tidak hanya itu, melemahnya rupiah juga menjadi indikator dari pelemahan ekonomi bangsa.

"Apalagi, sentimen ekonomi mengenai pelemahan rupiah yang tidak mampu diantisipasi oleh pemerintah dengan strategi konkret dalam mengatasi problem ekonomi bangsa," sambungnya.

Lebih lanjut, Beni menjabarkan indikasi pemerintah Jokowi-JK gagal dalam mengantisipasi gejolak ekonomi. Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin tersebut bertambah 860 ribu jiwa.

Tidak hanya itu, kalau mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah melemah 0,2 persen ke level 14.442 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pukul 09.55 WIB. Sejak pagi hingga siang, nilai tukar rup iah bergerak pada kisaran 14.404 per dolar AS hingga 14.452 per dolar AS. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai tukar rupiah tergerus 0,5 persen menjadi 14.442 per dolar AS dari perdagangan sebelumnya yang berada di level 14.371 per dolar AS,” jelasnya.

Atas dasar itu, Aliansi Tarik Mandat dan Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia menuntut penolakan atas sistem ekonomi liberal, pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, mengantisipasi PHK, dan meluruskan Kiblat Bangsa, yaitu kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Jika presiden dan wakil presiden gagal mewujudkan itu, maka mereka meminta Jokowi-JK mundur.

Pada Jumat sebelumnya (11/9), aksi serupa dilakukan kelompok ini. Bahkan dalam aksi tersebut sempat ditanggapi dengan sikap represif aparat, yaitu pemukulan terhadap Beni Pramula. Namun begitu tindakan represif tersebut tidak menurunkan aksi mereka. Sebaliknya, aksi tuntut Jokowi-JK mundur semakin massif dilakukan, bahkan hingga ke daerah-daerah. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya