Gaji Besar Tak Menjamin Presiden Terhindar Korupsi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seperti tidak peka dengan penderitaan rakyat miskin, pengangguran yang merajalela, dan biaya hidup yang mahal.

Hal ini lantaran Mega membiarkan kadernya, yang juga Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan, mengeluarkan usul kenaikan gaji presiden.

Begitu kata putri pendiri bangsa Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Jumat, 18/9).

"Di tengah-tengah kesulitan hidup malah bicara gaji naik! Justru jika perlu presiden sumbangkan gajinya!" seru pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno itu.

Menurutnya, jika alasan gaji presiden harus naik adalah untuk menghindari korupsi, maka asumsi itu salah besar. Perilaku korupsi, menurutnya, terjadi karena korupsi inherent dengan sistem kapitalisme. Tidak hanya itu, faktor hawa nafsu dan exploitasi materialisme juga sangat dominan mempengaruhi orang untuk korupsi.

"Jadi tidak ada hubungannya gaji besar menjamin tidak ada korupsi," tandas Mbak Rachma, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Trimedya Panjaitan mengusulkan agar presiden digaji paling sedikit Rp 200 juta per bulan. Besaran gaji itu, menurutnya, sesuai dengan tanggung jawab dan kompleksitas masalah.

"Kalau dilihat tanggung jawab, kompleksitas masalah, dan beban kerja sebagai presiden, gaji sebesar Rp 200 juta sudah wajar," Sekarang kan sekitar Rp 62 juta. Paling enggak Rp 200 juta, tapi mampu enggak negara?"[ian]