Logo Sudah Dipasang di Atap dan Teras Lobby

Sebuah gedung mentereng terlihat dari Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Gedung berlantai 16 itu seperti dibalut dengan bendera nasional: Merah Putih. Tembok lantai dasar hingga enam berwarna putih. Lantai selanjutnya berwarna merah.

Mendekati dari Jalan Gembira terihat spanduk dipasang membentang di gerbang hala­man gedung ini berdiri. "Selamat datang di proyek pembangunan gedung KPK-RI," tulisannya.

"Ini gedung baru KPK," kata Antonius, petugas keamanan proyek di gerbang.

Kontraktor pembangunan gedung KPK adalah PT Hutama Karya. Tak lama lagi gedung ini rampung. Saat ini para pekerja sedang melakukan finishing. Besar kemungkinan, gedung ini sudah bisa digunakan ketika pimpinan KPK periode empat memulai tugasnya nanti.

Melongok ke dalam area proyek, hamparan lahan seluas 8.381 meter hanya gedung utama yang sudah berdiri. Lima pilar yang menyangga teras gedung masih tertutup pagar besi proyek.

Menatap ke bagian atap, terlihat logo KPK sudah terpasang di lantai teratas. Logonya hanya tiga huruf kapital yang menjadi akro­nim nama lembaga antirasuah ini. Dua huruf "K" berwarna hitam mengapit huruf "P" berwarna merah. Logo serupa juga di­pasang di dinding teras lobby.

Kontraktor masih membatasi akses ke dalam gedung ini. Menurut Antonius, agar tak mengganggu pekerja yang se­dang melakukan finishing. Bisa dimaklumi, kontraktor tengah ngebut agar gedung ini rampung sesuai tenggat waktu. Pada Desember mendatang, gedung ini sudah harus bisa dipakai. Jika tenggat waktu dilanggar, kon­traktor bisa terkena penalti.

Sedikitnya tak kurang dari 100 pekerja dikerahkan sejak pagi hingga jam 10 malam. Pekerja yang bekerja sampai malam mendapat uang lembur. Ratusan pekerja itu hanya diberi waktu libur sehari dalam sepekan.

Aktivitas pekerjaan lebih ban­yak di dalam gedung. Pekerja sedang menggarap detail-detail setiap ruang dari mulai basement hingga atap.

Meski dikejar waktu, kontrak­tor menerapkan disiplin tinggi kepada para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) wajib diterapkan. Jika ada se­orang pekerja yang tak memakai seragam lapangan, helm proyek maupun sepatu boot, dia akan kena tegur mandor. "Disiplin banget," kata Antonius.

Indra, salah satu pekerja yang ditemui saat istirahat makan siang di warung samping proyek, membenarkan para pekerja di­tuntut disiplin dan memperhatikan K3. Sebelum memulai kerja pada pagi hari, mereka di-briefing. Jangan sampai detail yang dikerjakan berbeda dengan desain. Jika itu terjadi, pekerja bisa kena tegur.

"Belum pernah ada yang sam­pai disuruh rombak lagi. Jangan sampai deh," katanya.

Para pimpinan proyek juga mewanti-wanti kepada pekerja jangan sampai ada material yang terbuang. Saat ini, kata Indra, pekerja bekerja di dalam gedung menyelesaikan interior.

"Seluruh keramik sudah ter­pasang," ungkapnya.

Sesuai desain, gedung baru KPK ini memiliki luas bangunan 35.300 meter persegi. Memiliki 16 lantai dan dua basement. Gedung ini akan memiliki tempat parkir yang bisa menampung sekitar 280 kendaraan.

Markas baru KPK juga akan dilengkapi rumah tahanan yang berada di bagian belakang. Rutannya lebih besar. Bisa menampung 50 tahanan. Yakni 40 tahanan pria dan sisanya perempuan.

Beberapa pekerja memang terlihat wara-wiri di bagian belakang. Pagar beton berdiri sebagai pembatas dengan pemukiman masyarakat. Di area ini terdapat tumpukan gerbong kontainer yang dijadikan kan­tor proyek. Sebuah alat krane masih berdiri namun tk beroperasi. Area ini tertutup. Akses masuknya hanya pintu selebar badan orang dewasa.

Di gedung lama, KPK membangun rutan di basement. Ruang sel berukuran 2x3 meter. Di dalamnya hanya terdapat tem­pat tidur, lemari dan exhaust fan untuk sirkulasi udara. Plt pimpinan KPK Johan Budi SP memastikan fasilitas rutan di gedung baru sama seperti saat ini. "Tidak berpendingin udara," tandasnya.

Menurut Johan Budi, gedung baru ini bisa menampung hingga seribu pegawai lebih. Seperti kantor di gedung sekarang, set­iap lantai akan dibagi sesuai den­gan masing-masing direktorat. Di gedung ini akan apa ruangan khusus untuk pemeriksaan saksi dan terdakwa. Tentu tempatnya lebih memadai dibandingkan di gedung sekarang.

Dianggap Jalan Mati, Jadi Tempat Parkir Bus
Gedung KPK Dikelilingi Lahan Kosong

Sepanjang badan Jalan Gembira di depan gedung baru KPK parkir belasan Kopaja, hingga bus dalam kota. Para supir angkutan itu memanfaatkan tempat ini untuk istirahat.

Warung-warung makan den­gan bangunan nonpermanen penuh sesak para pengemudi bus hingga kernet. Usai makan siang, biasanya mereka kembali mencari penumpang.

"Dari dulu juga tempat parkir bus," ujar Antonius, petugas keamanan PT Hutama Karya di proyek pembangunan gedung KPK. Hutama Karya adalah kontraktor pembangunan ge­dung ini.

Meskipun parkir di badan jalan Gembira, menurut Antonius, bus-bus itu tidak mengganggu keluar-masuk kendaraan proyek.

Pria berkulit hitam itu men­jelaskan, para awak angkutan umum itu memilih beristirahat di tempat ini karena jalan Gembira dianggap jalan mati. Jarang ada kendaraan yang lewat. "Ini (Jalan Gembira) sebenarnya dua arus," katanya.

Gedung baru KPK bercorak merah putih terlihat berdiri men­julang di daerah ini. Pasalnya, di kanan dan kirinya hanya ada lahan kosong. Pemandangan kontras terlihat di Jalan HR Rasuna Said yang hanya selem­paran batu dari tempat ini.

Ruas jalan protokol ini dipenuhi gedung-gedung berting­kat. Arus lalu lintas di jalan ini padat sepanjang hari.

Menurut Antonius, walaupun kosong, lahan di sebelah ge­dung KPK ada pemiliknya. Ia mendengar kabar lahan itu milik salah satu pengembang besar. Rencanany di lahan itu akan dibangun hotel.

"Mungkin nanti keluarga tahanan yang nanti nginep di situ," kelakarnya.

Antonius memastikan tempat parkir angkutan bus ini akan dibersihkan menjelang launch­ing gedung KPK. Area ini akan dijaga ketat ketika KPK berkan­tor di gedung ini.

Ia menilai, lokasi ini cocok menjadi markas baru KPK. Dipisahkan sebuah kali dengan Jalan HR Rasuna Said, kawasan ini cukup tenang dan bebas macet. Juga aman dari banjir. Pada musim hujan, kali lebar sekitar delapan meter mampu menam­pung limpahan air sehingga tak mengenangi kawasan ini.

Maaf Pak Presiden, Gedung Kami Sempit

Sejak KPK berdiri pada 2003, baru satu presiden yang menyambangi kantor KPK. Presiden Jokowi datang ke KPK untuk menghadiri buka puasa bersama pada Ramadhan. Kepada kepala negara, Plt Ketua KPK  Taufiequrachman Ruki menyampaikan tak bisa mengundang banyak lembaga dalam acara ini karena gedung KPK sempit.

"Kita mau undang Kementerian tapi ruangan tidak memungkinkan," ujar Ruki saat itu.

Ketua KPK periode pertama itu berterima kasih kepada eksekutif dan legislatif yang sudah menggelontorkan dana untuk pembangunan gedung baru KPK yang lebih lapang.

"Dukungan anggaran menunjukkan kepedulian kepada KPK untuk jadi motor pemberantasan KPK. Sekali lagi terima kasih," katanya.

Lantaran tak punya ruangan besar di gedungnya, KPK hanya mengundang beberapa lembaga hukum saja. Yakni Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masih karena alasan yang sama, KPK menggelar buka bersama model lesehan. Para pimpinan lembaga-lembaga yang diun­dang duduk di lantai.

Sempitnya gedung KPK saat ini buka hanya klaim sepihak Ruki. Agung Laksono, bekas ketua DPR dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono melihat sendiri kondisi gedung KPK saat diminta memberikan keterangan sebagai saksi.

Pada 6 Juli 2012, tokoh Golkar ini mencicipi sesaknya ru­ang penyidikan KPK. "Sempit betul ruangnya," kata Agung.

"Saat diperiksa, kanan-kiri saya penuh dengan dokumen," tambahnya.

Agung mengaku tak keberatan dimintai keterangan di ru­ang penyidikan yang sempit. Ia hanya takut, jika terjadi sesuatu, kebakaran misalnya. "Sempit begitu, mau lari ke mana kita?" ujarnya tersenyum.

Saat itu, DPR belum merestui mencairkan dana untuk pembangunan gedung ba­ru KPK yang lebih luas dan memadai. Setelah beberapa ta­hun "dibintangi" atau ditunda pencairannya, diujung masa bakti 2009-2014, DPR menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK.

Awal 2014 dimulai pembangunan gedung baru. Rencananya gedung baru sudah bisa dipakai pada awal 2016, bersamaan dengan dimulainya masa bakti pimpinan KPK periode empat.

Ditolak DPR Hingga Warga Pemukim Liar
Kisah Panjang Gedung KPK

Pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya sejarah panjang. Mulai dari penolakan anggota DPR, saweran uang, hingga persoalan lahan dengan warga yang bermukim di area sekitar gedung baru. Berikut kisahnya.

Wacana gedung baru KPK mulai ramai sejak bulan Juni tahun 2012. Sebagian anggota DPR silang pendapat. Bahkan, Anggota Komisi Hukum DPR, Ahmad Yani, saat itu mengusulkan KPK menggunakan gedung kosong milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) daripada membangun gedung baru.

Politisi PPP itu menyatakan, Partai Persatuan Pembangunan mendukung KPK soal permintaan gedung yang memadai. Namun mereka berpendapat tak perlu ada proyek pembangunan gedung baru.

Sementara itu anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, tak setuju jika KPK hanya disediakan gedung kosong yang tak terpakai karena menurutnya gedung KPK memiliki karakter khusus.

Perdebatan semakin kental, hingga akhirnya muncul ger­akan masyarakat bernama "Koalisi Koin untuk KPK" dimotori sejumlah LSM antikorupsi, hingga akhirnya gera­kan itu ditutup menyusul DPR menyepakati anggaran untuk gedung baru KPK.

Hingga Oktober 2012, terkumpul uang lebih dari Rp 403 juta yang diserahkan langsung dari para aktivis ke­pada pimpinan KPK. Uang itu, kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

Berganti tahun, akhirnya di penghujung tahun 2013, DPR resmi menyetujui anggaran gedung baru untuk KPK. DPR beralasan, pembangunan gedung baru KPK dinyatakan layak karena didasari atas ge­dung yang sekarang dipakai sudah tidak dapat menampung pegawainya yang terhitung cukup banyak.

"Pegawainya banyak. Tidak tertampung lagi, perlu ruangan yang lebih luas pada KPK," ujar Martin Hutabarat yang saat itu menjabat Anggota Komisi III DPR.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan dalam pembangu­nan gedung yang direncanakan memakan waktu tiga tahun tersebut, akan menelan dana sebesar Rp 200 miliar.

Tidak berhenti disitu. Saat uang pembangunan sudah direstui, giliran warga Jalan Gembira, Setia Budi, Jakarta Selatan, menolak penggusuran untuk pembangunan gedung KPK. Kontraktor pembangunan gedung baru KPK tak bisa masuk. Pasalnya, di lahan seluas 8.000 meter persegi yang disiapkan untuk gedung baru itu telah bertahun-tahun "diduduki" warga.

Namun 81 kepala keluarga yang menempati lahan itu tidak dapat menunjukkan hak milik tanah. Para pemukim liar ini akhirnya digusur. Untungnya, Pemerintah Provinsi DKI me­nyediakan tempat tinggal baru untuk mereka. Warga yang kena gusur direlokasi ke Rusun Pinangsia, Jakarta Timur

Penggusuran beres, pembangunan pun dimulai. Saat ini, bangunan 16 lantai gedung KPK telah berdiri. Rencananya, lebih dari 1.000 pegawai KPK akan ngantor di gedung baru awal tahun depan. Nantinya pegawai lembaga ini tak lagi tercerai-be­rai. Saat ini pegawai sekretariat KPK menumpang di kantor Kementerian BUMN. ***