Berita

Olahraga

Manipulasi Harga Ikan Rugikan Nelayan, Pemerintah Diminta Turun Tangan

JUMAT, 24 JULI 2015 | 11:41 WIB

Pemerintah diharapkan dapat mengatasi manipulasi harga ikan oleh sejumlah pihak yang merugikan nelayan tradisional di berbagai daerah.

"Pastikan tidak terjadi tindakan manipulasi harga oleh pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan kita," kata Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/7).

Untuk diketahui, sejumlah daerah mengalami fluktuasi harga, seperti harga ikan laut melonjak tajam di Mamuju, Sulawesi Barat, akibat pasokan dari hasil tangkap nelayan berkurang seusai pelaksanaan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah.


"Harga ikan laut seperti Cakalang biasanya dijual hingga Rp 15 ribu per ekor. Namun kali ini maka harga ikan Cakalang malah mencapai Rp25 ribu per ekor," kata Rusdiah salah seorang ibu rumah tangga di Mamuju, Sulbar, Selasa (21/7) seperti diberitakan Antaranews.

Menurut dia, harga ikan basah melonjak tajam akibat pasokan ikan hasil tangkapan dari nelayan berkurang, yang diakibatkan antara lain karena rata-rata nelayan belum turun melaut. Sedangkan harga ikan kembung di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, dilaporkan merosot pada pekan awal Juli 2015 hingga sekitar 40 persen dari harga biasanya.

"Penjualan dan permintaan kembung tetap stabil, namun harganya merosot dari Rp35 ribu per kg menjadi Rp 25 ribu per kg. Ini karena banyaknya ikan kembung hasil tangkapan nelayan, sampai tidak habis dijual di tempat lelang," kata salah seorang petugas administrasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sahero di Jakarta, Selasa (7/7).

Sahero mengatakan ikan kembung memang menjadi jenis tangkapan yang paling banyak didapatkan pelayan sejak dua bulan terakhir karena cuaca dan kondisi laut yang bagus.[wid]


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya