Diajari Intelijen Politik Hingga Baca Hasil Survei

Isuzu Elf putih berhenti di depan Hall Leonie Kinasih Resort yang terletak di Tapos, Depok, Jawa Barat. Dari mobil travel itu turun pria-pria berjas merah. Mereka bergegas menuju samping hall. Di depan meja panjang, satu per satu mengisi daftar hadir. Termasuk Frans Wim Mbay.

Frans adalah kader PDIP yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Sebelum diusung, Frans diwajibkan mengi­kuti "sekolah" bagi calon kepala daerah yang digelar partainya.

Masuk ke dalam hall, sudah ada puluhan calon kepala daerah yang tiba lebih dulu. Mereka juga mengenakan kemeja yang ditutup jas merah, serta celana bahan hitam. Ada yang menam­bahkan aksesoris seperti slayer merah berlogo partai moncong putih itu di kepalanya.

Peserta pelatihan menempati deretan kursi yang disusun meng­hadap ke muka hall. Di bagian depan ada panggung kecil. Di atasnya ada meja panjang untuk para pembicara. Di sebelah kiri dan kanan panggung terdapat dua layar untuk menampilkan materi yang dibahas.

Setelah semua peserta me­masuki hall, pelatihan dimulai. Pintu hall ditutup. Pelatihan ini berlangsung tertutup bagi orang luar.

Menghadapi pilkada serentak Desember mendatang, PDIP mengumpulkan kader-kader yang akan diusung menjadi bupati dan walikota. Mereka dikumpulkan untuk mengikuti sekolah calon kepala daerah. Pembukaannya di kantor PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Layaknya sekolah, ada kepala sekolah dan para pengajarnya. Ketua sekolah dipercayakan kepada Komarudin Watubun. Ia dibantu sejumlah pengurus dari DPP PDIP.

Lalu siapa pengajarnya? Tak jauh-jauh: para kader PDIP senior maupun mereka yang berhasil memenangkan pilkada. Salah satunya Ganjar Pranowo, kader yang menduduki kursi gubernur Jawa Tengah.

Pagi itu, bekas kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono akan membagi "ilmunya" kepada peserta seko­lah calon kepala daerah PDIP. Hendropriyono dikenal dekat dengan partai ini.

Selama dua jam, Hendropriyono memaparkan materi mengenai intelijen di dunia politik. Misalnya bagaimana memahami karakter pemilih di suatu daerah dan membaca kekuatan politik lawan.

Menyimak pemaparan yang disampaikan Hendropriyono, Frans mendapat ilmu baru. "Kita jadi bisa tahu bagaimana cara kampanye yang tepat un­tuk menjangkau pemilih, dan langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mengantisipasi lawan," katanya.

Sesi berikutnya mengupas mengenai survei. Peserta dibeka­li pengetahuan tentang cara melakukan survei, cara memba­ca survei, dan menyikapi survei yang dilakukan oleh lawan, atau pihak luar.

Waktu pemaparan materi ini lebih panjang, yakni tiga jam. Sesi mengenai survei ini lebih lama karena membahas hal teknis. "Peserta agak kesulitan untuk memahami isi materi, ma­kanya butuh waktu agak lama," sebut Frans.

Materi selanjutnya cara mem­bangun citra (brand) yang disu­kai, dan diterima masyarakat. Pemberi materinya pakar brand­ing Subiakto Priosoedarsono. Subiakto yang menciptakan sejumlah tagline yang hingga kini masih melekat di ingat­kan masyarakat. Misalnya tagline permen Kopiko "Gantinya Ngopi". Kemudian tagline kampanye SBY-JK pada 2004 "Bersama Kita Bisa".

Ia juga yang memilihkan tagline kampanye bagi Fauzi Bowo pada pemilihan gubernur DKI pada 2007, yakni "Coblos Kumisnya" dan "Serahkan Pada Ahlinya".

Lagi-lagi, Frans pun mendap­at ilmu baru dari mengikuti sesi ini. "Dalam pembahasan sela­ma satu jam itu, kami diberikan kiat-kiat tentang bagaimana membuat brand yang disukai, dan diterima masyarakat," katanya.

Jelang pukul 3 sore, para pe­serta istirahat dan diperkenankan keluar hall. Mereka keluar secara bergerombol, sesuai kelompoknya masing-masing. Panitia membagi peserta pelatihan ke dalam enam kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari 22 hingga 23 orang dengan didamp­ingi dua orang panitia sebagai pemandu.

Kelompok ini lalu diarahkan ke sejumlah tempat diskusi. Lokasinya masih di kompleks Kinasih Resort. Diskusi berlangsung hingga sore. Dalam diskusi itu, peserta diingatkan lagi mengenai materi-materi yang sudah mereka terima.

"Kami membahas lagi tentang materi-materi yang sudah kami terima, dan rencana penerapan­nya. Beberapa calon diberikan kesempatan untuk mengungkap­kan rencananya, untuk kemudian dijadikan diskusi, agar dipahami kekurangan dan kelebihannya," kata Frans yang masuk kelom­pok Trisakti ini.

Mau Bikin Sekolah Partai, Beli Tanah 3 Hektar di Jogja

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mendi­rikan sekolah partai. Pendirian sekolah ini untuk meningkatkan kualitas kader-kader partai ban­teng ini.

"Kita akan usahakan (sekolah partai) ini secepatnya," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Untuk mewujudkan sekolah itu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini telah membeli lahan seluas 3 hektar di Yogyakarta.

Di lahan itu akan dibangun sejumlah fasilitas layaknya sekolah, seperti ruang kelas dan perpustakan. Selain itu ada fasilitas olahraga hingga tempat outbond.

"Rencananya akan ada lapangan tenis, dan spot olahraga lainnya. Sebab kami ingin agar para kader sehat jasmani, dan rohani," kata Hasto.

Kenapa mendirikan sekolah partai jauh dari Jakarta pusat kekuasaan? Menurut Hasto, pemilihan lokasi sekolah di Yogyakarta mempertimbangkan suasana tempat kader akan dididik.

Partai, sebut dia, ingin peserta menjauh dari hiruk-pikuk dan kebisingan di Jakarta. "Seperti sekarang yang dilakukan di Kisasih Resort. Peserta jadi lebih fokus, karena berada di luar Jakarta," katanya.

Wakil Bendahara Bidang Internal PDIP, Rudianto Tjen pembangunan sekolah partai di Jogja sedang dalam tahap persiapan. "Sekarang sedang pembukaan lahannya, pengeru­kan dan pengurukan lahannya," jelasnya.

Dana pembangunannya, jelas Rudi, berasal dari sumbangan para kader partai. "Kita sedang mengumpulkan dananya, go­tong-royong. Kita menargetkan pembangunannya bisa selesai dalam 1 tahun," ujar anggota DPRdari Bangka Belitung ini.

DPP PDIP telah pindah ke ge­dung baru di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Eks kantor DPP di Lenteng Agung rencananya akan dijadikan tem­pat diklat.

Belakangan, gedung batal ini dipakai untuk tempat diklat karena fasilitasnya dianggap kurang memadai. "Markas di Lenteng Agung juga akan digu­nakan sebagai kantor sekolah partai sementara. Hanya saja penyelenggaraannya rencananya tidak akan pernah dilakukan di Lenteng Agung," kata Hasto.

Saat ini, PDIP tengah menggelar sekolah calon kepala daerah. Pembukaannya di Lenteng Agung. Namun sekolahnya di Kinarsih Resort di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Hasto mengungkapkan eks kantor DPP di Lenteng Agung akan menjadi kantor badan-badan dan organisasi sayap. Yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan Diklat, dan Badan Penanggulangan Bencana. Organisasi sayap yang akan berkantor di tempat ini belum ditentukan.

Dua Bupati di Bali Ikut Jadi "Siswa"

Kepala sekolah calon kepala daerah PDIP Komaruddin Watubun mengatakan peserta mengikuti pelatihan sejak 28 Juni hingga 3 Juli 2015. Ia mengaku waktu enam hari ini cukup singkat untuk memberikan pembekalan kepada peserta untuk bisa me­menangkan pilkada. "Daripada tidak sama sekali, lebih baik diadakan," katanya.

"Sebagai kendaraan politik, PDIP mencoba untuk memberi­kan dukungan bagi mereka yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Ini salah satu langkah bagi kami, untuk berjuang ber­sama para calon kepala daerah," lanjut Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai itu.

Lantarannya banyak ma­teri yang perlu disampaikan kepada peserta, pembekalan berlangsung sejak pagi hingga tengah malam. Komarudin menjelaskan, setiap hari peserta akan melakukan diskusi. Tujuannya agar peserta semakin memahami materi yang telah diberikan.

"Kami ingin para peserta benar-benar memahami tentang cara menggalang dukungan, cara berkomunikasi yang tepat, membuat pidato bagus, mewu­judkan pemerintah daerah yang bersih dan transparan, danlain sebagainya. Semuanya dilaku­kan dengan misi semangat go­tong royong dan disiplin, demi kemenangan PDIP," katanya.

Materi yang diberikan ke­pada peserta tak sebatas me­menangkan pilkada saja, tapi juga apa yang harus dilakukan jika nanti terpilih. Misalnya menyusun program untuk me­nyejahterakan masyarakat dan politik anggaran.

"Dari sekian banyak ma­teri, pelatihan komunikasi seperti debat, wawancara serta pencitraan pemda yang ber­sih dan transparan memakan waktu paling banyak, yakni delapan jam belajar," sebut Komarudin.

Rencananya, sekolah ini akan digelar dua kali. Tahap pertama ini diikuti 137 kader yang sudah mendapat reko­mendasi dari partai untuk ikut pilkada serentak Desember mendatang. "Tahap kedua akan dilaksanakan bulan Januari 2016 setelah mereka yang dicalonkan terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada serentak," jelas dia.

Dari 137 kader PDIP yang jadi peserta sekolah ini, kata Komarudin, hanya segelintir yang berstatus incumbent. Di antaranya Putu Artha (Bupati Jembrana) dan Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan).

"Yang kami sekolahkan khusus yang bukan incumbent. Tapi banyak juga incumbent yang mendaftar karena melihat materi yang ada," ujarnya.

Wakil Bendahara DPP PDIP Bidang Internal, Rudianto Tjen menjelaskan para kader yang akan diusung menjadi calon kepala daerah patungan untuk membiayai sekolah ini.

"Kita gotong royong. Peserta urunan. Ada bantuan dari par­tai sedikit," katanya. Rudi tak menyebutkan biaya yang dihabiskan untuk menggelar sekolah ini.

Calon Kepala Daerah Dilarang Bawa Ajudan

PDIP merekomendasikan be­berapa bupati incumbent untuk ikut pilkada serentak pada Desember mendatang. Mereka pun diwajibkan mengikuti sekolah calon kepala daerah yang digelar partai.

Meski mereka sudah menjadi kepala daerah, para incumbent yang mengikuti sekolah diwa­jibkan serius dan mematuhi semua tata tertib.

"Siswa yang tidak mengi­kuti tata tertib dapat dipertimbangkan dicabut dari pencalonannya," tegas Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Komarudin didapuk menjadi kepala sekolah ini.

Selain wajib mengikuti tata tertib, calon kepala daerah juga dilarang untuk membawa ajudan selama mengikuti pem­bekalan. Hal ini berlaku untuk seluruhnya.

"Yang biasa pakai ajudan, tidak boleh bawa ajudan. Hanya dibawa satu tuntutan, ideologi. Di sana siswa yang harus tun­duk terhadap peraturan yang berlaku," kata Komarudin.

Saat pembukaan sekolah calon kepala daerah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan se­jumlah tahap yang harus dilalui calon kepala daerah.

Tahap pertama yakni persia­pan calon baik secara internal maupun eksternal. Adapun persiapan internal termasuk uji kelayakan dan kepatutan calon serta tes psikotes.

"Setelah dapat diputuskan melalui rekomendasi, maka mereka akan alami pelatihan yang kalau diikuti dengan baik akan sangat berguna di kemu­dian hari," ujar Megawati.

Partai akan menggelar survei secara umum maupun tertutup terhadap calon-calon diusung­nya. "Hal-hal seperti ini yang tentunya nanti sebagai senjata saudara-saudara mempersiap­kan diri," kata Megawati.

Sekolah pilkada bukan hanya untuk calon yang akan diusung bertarung di pilkada serentak. Sebelumnya, PDIP mengada­kan pelatihan tim kampanye.

"DPP sudah mengadakan pelatihan manajer-manajer tim kampanye, sehingga kami benar-benar telah siap mengkuti Pilkada. PDIP akan memenang­kan pilkada secara gotong royong," tandas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. ***