Berita

zulkifli hasan/net

Ketua MPR: Sebaiknya Panglima TNI Digilir Sesuai Matra

SELASA, 09 JUNI 2015 | 14:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden. Maka dari itu pemilihan Panglima TNI diserahkan sepenuhnya kepada presiden, apakah itu sesuai giliran matra seperti sebelumnya atau ada kebijakan lain.

Begitu ditegaskan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 9/6).

"Kita tidak bisa ikut campur. Jadi soal Panglima TNI adalah mana yang terbaik menurut presiden sesuai dengan kondisi sekarang," ujarnya.


Tetapi secara pribadi Zulkifli berpendapat ada baiknya juga Panglima TNI digilir sesuai matra agar semua memiliki peluang sama.

"Itu pendapat saya. Tapi hak tetap hak prerogatif presiden," kata ketua umum PAN itu.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, lanjutnya, Panglima TNI digilir sesuai matra agar semua mendapat kesempatan. Namun begitu, ia kembali menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dapat diintervensi siapapun.

"Itu kebijakan SBY. Sekarang, terserah Presiden Jokowi sesuai kondisi dan kebutuhan saat ini. Tapi, menurut saya, alangkah baiknya jika semua mendapat kesempatan," katanya.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya