INDONESIA adalah negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 3700 pulau dan wilayah pantai sepanjang 80.000 km dan dilalui garis khatulistiwa. Untuk itu transportasi laut atau kegiatan pelayaran sangat diperlukan dalam menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dalam hal pendistribusian logistik, penjagaan wilayah laut, penelitian kelautan, dan lain-lain.
Semua kegiatan tersebut sangat bergantung pada kegiatan pelayaran yang mumpuni agar memaksimalkan pemerataan pembangunan, penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memaksimalkan potensi Kelautan yang berkisar Rp 15.600 triliun pertahun.
Kapal sebagai sarana kegiatan pelayaran adalah sebuah alat penting dalam system angkutan laut. Hampir semua barang impor dan ekspor ataupun muatan yang sangat besar di angkut dengan kapal laut. Kapal yang mempunyai daya kapasitas yang besar mempunyai nilai efisiensi dan efektifitas yang lebih besar di bandingkan dengan moda transportasi darat maupun udara. Sebagai contoh, dalam pengangkutan minyak yang mencapai puluhan dan ratusan ribu ton, apabila di angkut dengan truk tangki, akan memerlukan ribuan kendaraan.
Untuk mendukung sarana angkutan laut tersebut maka diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan. Di pelabuhan, kapal melakukan kegitan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar-muat barang, pengisian BBM dan air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan dan sebagainya.
Selain itu pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang yang dapat memajukan daerah di belakangnya (hinterland), daerah belakang ini mempunyai kepentingan ekonomi, social, bahkan pertahanan dengan pelabuhan tersebut. Misalnya Banten, Jakarta, dan makassar. bahkan Idonesia merupakan daerah belakang dari pelabuhan ibu kota Tanjung Priok, karena dari Pelabuhan Tanjung Priok pendistribusian barang atau hasil industri dari daerah belakangnya ke daerah lain bahkan ke luar negeri.
Kita dapat melihat Negara tetangga seperti Singapura yang mempunyai fasilitas prasarana pelabuhan lengkap, bahkan Jerman dengan pelabuhan di Bremen yang menjadi pelabuhan dengan system logistic no.1 di dunia dapat menjadikan daerah di belakangnya maju.
Indonesia dengan posisi yang strategis dan menjadi alur pelayaran Intersional, system logistic Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada hanya menempati urutan 53 dari 160 Negara dengan persentase 66.7% pada kategori negara yang memilki pendapatan menengah ke bawah (data World Bank pada tahun 2014).
Di pemerintahan Jokowi-JK dengan Program "Poros Maritim Dunia" dan "Tol Laut" manajemen pengolahan pelabuhan yang ada mulai dibenah semisal, Kementrian Perhubungan yang sedang menggodok beberapa pelabuhan Perintis (Feeder Port) untuk di berikan kepada BUMN (PELINDO 1-4) dalam hal pengelolahan manajemennya. Agar pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat lebih maju dan mandiri.
Pembenahan ini juga perlu diiringi dengan peningkatan Kualitas SDM dari level operasional hingga manajemen, menciptakan system transportasi yang terintegrasi antara manajemen dan pengaturan jaringan multi atau antar moda. Tol laut yang direncanakan pemerintahan saat ini mempunyai misi untuk menghubungkan Indonesia dengan jalur laut agar distribusi logistic dan pemerataan pembangunan di pelosok sekalipun yang mengharuskan proses pelayanan yang cepat di pelabuhan sebagai prasarananya.
Tentunya harus didukung dengan penambahan kapasitas serta fasilitas pelabuhan yang modern, misalnya dengan panjang dermaga, luas gudang, peralatan bongkar muat canggih yang memiliki utilitas tinggi, terminal BBM untuk kapal, alur pelayaran, fasilitas kapal pandu, dan lain-lain yang tentunya dapa memberikan pelayanan jasa tambat yang prima dan cepat kepada kapal sehinngga tidak akan ada lagi antrian panjang untuk melakukan proses bongkar ataupun keluar masuk pelabuhan muat akibat kurangnya fasilitas pelabuhan.
[***]Makbul Muhammad ST,
Direktur Maritime Research Institute (MARIN Nusantara), alumni Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin
