Berita

aburizal bakrie/net

ARB Desak Pemerintah Bikin Crisis Center

KAMIS, 04 JUNI 2015 | 15:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Fraksi Golkar di DPR RI harus menyumbangkan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah atas keadaan ekonomi, sosial dan politik terkini bangsa ini.

Imbauan itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dalam usai rapat internal Fraksi Golkar di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 4/6)

"Kami bicara tentang keprihatinan terhadap bangsa dan negara di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Sehingga saya instruksikan kepada Fraksi Golkar untuk bekerja keras menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang segar dan kritis kepada pemerintah," ujarnya.


Ical lalu menyatakan bahwa pemerintah butuh adanya pusat krisis atau crisis center untuk menghadapi suatu saat keadaan sulit yang dihadapi masyarakat. Mantan Menko Kesra ini mengusulkan agar crisis center ini berada di bawah Presiden atau Wapres langsung atau menko yang bisa mengkordinasikan kebijakan presiden.

"Salah satunya saya usulkan untuk membuat pusat krisis atau crisis center untuk menghadapi suatu keadaan bila masyarakat kesulitan. Nantinya crisis center ini apa berada di bawah Presiden atau wapres langsung atau bisa dibawah menko atau menteri," ungkap Ical.

Dalam rapat pleno ini, Ical tak banyak membahas revisi UU Pilkada, Golkar mengisyaratkan tak akan ngotot meminta revisi UU Pilkada apalagi setelah islah terbatas dengan kubu Agung Laksono.

"Saya juga concern dengan masalah politik, kalau masalah revisi UU Pilkada, biar Pilkada itu jalan terus," tandasnya. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya