Berita

Potensi Penggunaan Fasilitas Publik untuk Kampanye Harus Diawasi

SELASA, 02 JUNI 2015 | 19:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ikhsan Modjo mewanti-wanti bahwa  Ada dua hal yang harus diawasi secara serius dalam Pilkada Tangsel, agar bisa berjalan jujur, adil, dan terhindar dari penyelewengan.

Wasekjen DPP Partai Demokrat itu menjabarkan bahwa pengawasan harus berfokus pada potensi penggunaan fasilitas publik dalam pilkada. Hal ini, lanjutnya, biasa dilakukan oleh calon petahana dalam sebuah pilkada.

"Pertama itu harus ada pengawasan kepada mereka yang berpotensi menggunakan fasilitas publik untuk pilkada," ujarnya usai diskusi bertajuk 'Madrasah Anti Korupsi: Korupsi dan Pilkada Langsung' di STIE Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangsel (Selasa, 2/6).


Pengawasan kedua yang tak kalah pentingnya, lanjut Ikhsan, adalah pelaporan harta kekayaan. Pelaporan harta kekayaan harus dibuat oleh calon wali kota dengan setransparan munkin. Pasalnya, jika dikemudian hari ditemukan di lapangan ada harta lebih, maka hal itu bisa diproses panwaslu. Terlebih, jika kekayaan yang tidak dilaporkan itu digunakan untuk pemenangan pemilu.

Kedua pengawasan bagaimana beritikad baik kalau dy melaporkan harta kekayaan kalau dilapangan didapatkan lebih itu potensi utk pemenangan pilkada  harus diproses,

"Dua hal itu harus dikedepankan. Dalam hal ini, panwaslu, kepolisian, dan keamanan harus proaktif," katanya sambil bergegas pergi.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya