Krisis Rohingya yang menyita perhatian masyarakat global belum lama ini tidak bisa dilepaskan dari Myanmar. Sebab, dari negara itu kaum Rohingya berasal. Kendati demikian, negara yang dikenal dengan nama Burma itu tidak pernah mau disalahkan.
"Melemparkan tuduhan (kepada kami) tidak akan membuat krisis ini usai," ujar Htin Linn yang saat ini menjabat pemimpin sementara Kementerian Luar Negeri Myanmar. Kemarin (29/5), dalam pertemuan regional yang dihadiri 17 negara di kawasan Asia, Myanmar menampik tuduhan bahwa negerinya adalah biang kerok krisis Rohingya.
Saat ini ada sedikitnya 1 juta penduduk Rohingya yang tinggal di Myanmar. Meski mereka bertahun-tahun tinggal di wilayahnya, Presiden Thein Sein tidak pernah menganggap mereka sebagai warga negara.
Karena itu, Myanmar menentang keras usul PBB yang memberikan kesempatan kepada kaum Rohingya untuk mengantongi kartu identitas Myanmar. Dalam forum regional yang berlangsung di Kota Bangkok, Thailand, itu, Linn menegaskan bahwa Myanmar tidak bertanggung jawab atas krisis Rohingya.
Sikap diskriminatif warga Myanmar terhadap kaum Rohingya pun, menurut dia, bukan sesuatu yang perlu dilebih-lebihkan. Sebab, bagi pemerintah, Rohingya bukanlah warga negara. Mereka tidak punya hak-hak yang sama dengan warga Myanmar lainnya.
Linn juga mengimbau PBB, khususnya Asisten Komisi Tinggi Pengungsi PBB Volker Turk, untuk menggali lebih banyak informasi tentang kasus Rohingya serta menyelidiki latar belakang konflik Rohingya dan umat Buddha.
Dengan demikian, PBB tidak perlu menyalahkan Myanmar atas sikapnya terhadap Rohingya. "Saya rasa tidak ada lagi semangat kerja sama di dalam ruangan ini," ucapnya.
Dirjen Organisasi Migrasi Internasional William Lacy Swing melaporkan, eksodus Rohingya ke negara-negara Asia yang lain selalu mengalami peningkatan. Sejak 2012 sampai sekarang, tidak kurang dari 160 ribu penduduk Rohingya mengungsi. Tujuan mereka adalah negara-negara Asia Tenggara. Tahun ini saja, jumlah pengungsi Rohingya yang meninggalkan Myanmar mencapai 25.000 orang.
"Jumlah yang sangat besar. Tapi, ini bukan invasi ataupun perpindahan. Semua ini bisa dikendalikan asal kita bekerja sama dan berpijak pada kebijakan yang sama," papar Swing seperti dikutip
JPNN. [ian]
