Berita

Olahraga

Sulit Liga Menpora Diakui FIFA

SENIN, 11 MEI 2015 | 11:35 WIB | LAPORAN:

Pembentukan tim transisi dinilai semakin menguatkan alasan FIFA untuk secepatnya memberikan sanksi kepada Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Menpora bisa dikatakan memberikan perlawanan terhadap FIFA.

Demikian disampaikan mantan anggota Komite Etik FIFA, Dali Tahir di Jakarta, Minggu (10/5) petang.

"Bagi FIFA ini merupakan pelanggaran berat dan bentuk intervensi yang tidak bisa dimaafkan. Karena sudah melanggar statuta FIFA pasal 13 dan 17," tegasnya.


Seharusnya Menpora melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu ke FIFA dengan melibatkan PSSI. Karena, lanjut Dali, surat yang ditandatangani Sekjen FIFA, Jerome Valke sudah sangat jelas Indonesia mendapatkan peringatan tertulis dan ancaman sanksi.

"Ini malah Menpora membuat tim transisi yang menurut saya kurang efektif dalam kondisi saat ini," jelasnya.

Apalagi, pembentukan tim transisi terkesan kurang matang terbukti dengan adanya beberapa anggota yang menolak masuk tim transisi. Itu berarti selama ini Menpora tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan para figur tadi.

FIFA, sebut Dali, cepat atau lambat pasti akan memberikan sanksi kepada Indonesia. Menurut mantan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri PSSI ini, Menpora dan PSSI sebaiknya duduk satu meja dan secepatnya menyelesaikan konflik yang terjadi terutama sebelum tanggal 29 Mei ini.

"Sanksi bisa dihindarkan kalau Menpora dan PSSI bisa berdamai. Tentunya dengan catatan Menpora mencabut pembekuan PSSI," tegasnya.

Bagaimana bila Menpora Nahrawi tetap nekat dengan sikapnya sekarang ini?


"Kalau seperti itu berarti tinggal menunggu waktu saja," jelasnya.

Menurut Dali, tidak mudah seandainya Menpora melalui tim transisinya akan mengambil alih kompetisi. Bahkan sekalipun membentuk kepengurusan PSSI baru itupun tidak segampang yang dibayangkan.

"Belum tentu FIFA akan mengakuinya. Kalaupun menjadi anggota perlu waktu cukup lama," pungkasnya.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya