Pekerja Keluar-Masuk Lewat Metal Detector

Setiap kendaraan melintas di bundaran Patra Jasa, di Jalan Patra Raya Raya, Kuningan, Jakarta Selatan terlihat menurunkan kecepatan. Akses jalan menuju Rasuna Said dipangkas separuh. Pada sisi kiri jalan, ada mega proyek pembangunan kantor baru Kedutaan Besar (Kedubes) Australia.

 Baik roda dua maupun empat harus antre untuk melintas. Pasalnya, jalan yang tadinya memiliki lebar lima meter menjadi dua meter. Di sebelah kiri, sudah berdiri pagar seng setinggi tiga meter. Agar kokoh, di bagian bawah pagar berwarna biru itu dibariskan beton. "Sudah lebih dua tahun jalan ketutup (separuh)," ujar pria yang akrab disapa Babe.

Berprofesi sebagai tukang kopi keliling, Babe selalu me­markirkan sepedanya dekat bundaran Patra Jasa. Disebut begitu, karena tepat di tengah bundaran terdapat tulisan Patra Jasa. Tempat itu banyak dilintasi pengendara karena menjadi jalur alternatif bagi yang ingin ke Kuningan tanpa harus memutar di kolong flyover Pancoran.

Ketika siang hari, area bun­daran itu menjadi tempat favorit pengemudi taksi maupun supir pribadi untuk mangkal maupun beristirahat. Namun, saat petang menjelang kendaraan yang parkir sejajar itu harus berlalu pergi. Pasalnya, intensitas kendaraan semakin tinggi. Kemacetan ter­lihat di bundaran.

Beruntung, penutupan jalan akibat proyek Kedubes Australia tidak menjadi penyumbang kemacetan. Kata Babe, saat sore hari jarang sekali kendaraan menuju arah Rasuna Said. Sebaliknya, kemacetan menuju arah Jalan Gatot Subroto dan Pancoran tidak terhindarkan. "Tapi gelap kalau malam," tambah Babe sembari menyeduhkan kopi untuk pelanggan setianya.

Proyek itu dimulai dari bundaran Patra Jasa. Tepatnya, dari Jalan Patra Kuningan I. "Waspada ada pekerjaan kon­struksi" demikian peringatan yang ditulis di spanduk di bundaran. Pemberitahuan penyem­pitan jalan pun terpampang di pagar. Di spanduk itu, tertulis dua kontraktor besar yang mengerjakan pembanguna Kedubes Australia: Total Persada dan Leightons (Asia).

Melintasi jalan menyempit, kendaraan harus berjalan pelan. Bukan karena kemacetan, namun pagar proyek terlalu memakan badan jalan. Salah-salah, bisa menyenggol pagar beton seting­gi satu meter. Pagar setinggi tiga meter itu cukup panjang mem­bentang ratusan meter. Pagar proyek berakhir tepat di depan pos polisi Patra Jasa. Setelah itu jalan kembali melebar.

Tidak terlihat lampu penerang jalan di sana. Hanya ada lampu penanda berwarna kuning yang kelap kelip di atas pagar. Lampu itu selalu ada setiap 15 meter. Dibangun untuk kantor negara tetangga, pengamanan pemban­gunan pun super ketat. Hanya ada satu akses masuk ke dalam. Yaitu pintu utama yang berada dekat dengan pos polisi.

Tepat di sebelahnya, berdiri kokoh kantor Kedubes Inggris. Bangunannya juga sudah lama rampung. Sejak tahun 2013, kantor Kedubes Inggris sudah meninggalkan lokasi lamanya yang berada tepat menghadap Bundaran Hotel Indonesia.

Akses masuk proyek kantor Kedubes Australia yang baru itu terbilang ketat. Tidak sembarang orang bisa parkir di bagian de­pan pintu proyek. Pihak keaman­an berseragam biru langsung menghampiri setiap orang yang menghentikan laju kendaraan. Akses ke dalam area proyek juga ketat. Para pekerja yang keluar-masuk, harus melalui pintu metal detector. Dilarang membawa benda tajam, alat komunikasi, hingga kamera.

Dibandingkan dengan kantor Kedubes Inggris yang sudah berpenghuni, pengamanan di kantor Kedubes Australia yang baru itu kalah ketat. Di depan Kedubes Inggris, standby petu­gas bersenjata laras panjang. Di depan pintu proyek Australia, petugasnya tanpa senjata.

Arif, petugas keamanan proyek Kedubes Australia terlihat serius memperhatikan setiap pekerja yang keluar masuk area pem­bangunan. Saat sore hari, mulai dilakukan pergantian jam kerja atau shift. "Ini area perumahan elite, nggak bisa kerja tiga shift (24 jam)," ujar Arif.

"Jam 10 malam juga sudah pulang pekerjanya," tambah Arif sembari menjelaskan para pekerja diberikan dua mess untuk tinggal tidak jauh dari area proyek.

Proyek itu diakui Arif mulai dibangun sejak dua tahun lalu. Gedung baru Kedubes Australia akan berdiri di atas lahan seluas 40.500 meter. Jika nanti dir­esmikan, akab menjadi kantor kedubes negara sahabat terbesar di Indonesia. Untuk meram­pungkannya, mempekerjakan sekitar 3.000 tenaga kerja.

Diceritakan Arif, pembangunan kantor Kedubes lengkap dengan fasilitas kediaman resmi duta besar, kompleks tempat tinggal bagi para diplomat hing­ga fasilitas rekreasi itu, seharusnya rampung bulan Agustus mendatang. Namun, hingga kini, baru selesai 80 persen.

"Kontraktornya pasti kena penalty nih," bisik Arif.

Untuk diketahui, total angga­ran untuk membangun Kedubes Australia ini mencapai USD 230 juta. "Pengerjaan pasti mundur," tambah Arif.

Pria berkulit bersih itu men­gaku pembangunan proyek tidak mengganggu arus lalu-lintas. Menurutnya, tidak pernah ada kemacetan panjang saat dia berjaga-jaga. Pembangunan pun menurutnya sudah tidak lagi menimbulkan bising. Pengerjaan mematok paku bumi sudah ram­pung saat awal proyek.

Pemantauan Rakyat Merdeka, crane yang tinggi menjulang sibuk berputar untuk memind­ahkan material berat. Sementara, belalai eskavator terlihat muncul sedikit dari balik pagar seng penutup proyek.

Pondasi bangunan besar lima lantai sudah jadi. Dari kejauhan terlihat para pekerja mengena­kan seragam kerja lengkap wara-wiri di setiap lantainya. Mereka terlihat mengecor tem­bok. Di balik pagar seng, sudah berdiri pagar beton setinggi em­pat meter. Pagar itu seolah dibuat melingkari area proyek.

Tidak hanya Kedubes Australia yang merenovasi kantornya. Kedubes Amerika Serikat juga melakukan hal serupa. Bedanya, Kedubes Amerika tidak beranjak dari lokasi lama yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Namun, kantor tersebut diperluas hingga men­embus Jalan Kebon Sirih.

Dari lantai sembilan gedung anggota DPRD DKI Jakarta yang hanya beberapa blok dari Kedubes Amerika, terlihat proses pembangunan massif dilakukan. Total enam alat crane menjulang tinggi di area proyek tersebut.

Tidak hanya itu, belasan es­kavator nampak hilir mudik di area dalam. Pembangunannya, baru sebatas pondasi gedung. Meskipun terlihat sedang melakukan renovasi besar-besaran, sebuah bangunan lama berben­tuk huruf L, tidak dibongkar sama sekali.

Bangunan itu bersejarah bagi Indonesia. Dulunya, Perdana Menteri Sutan Sjahrir berkantor di sana. Gedung itu termasuk ca­gar budaya kategori A, atau tidak boleh diubah sama sekali.

Kedubes Lobi Pejabat Pemprov DKI & Kemenlu
Disebut Nunggak Denda Puluhan Miliar

Para diplomat Australia sebentar lagi pindah ke kantor Kedutaan Besar (Kedubes) yang baru di Patra Jasa, Kuningan, Jakarta Selatan. Dimulai sejak dua tahun silam, pemban­gunan kantor Kedubes baru itu telah mencapai 80 persen.

Kompleks Kedubes Australia yang baru seluas 4 hektar. Akan dilengkapi rumah dinas untuk duta besar, asrama untuk para diplomat maupun sarana rekreasi.

Pembangunan kantor kedubes baru itu ternyata masih meninggalkan masalah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapka Kedubes Australia memiliki tunggakan ke­pada Pemprov DKI lebih dari Rp 30 miilar yang merupakan denda SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/ Tanah).

"Belum bayar tuh denda totalnya Rp30-36 M. Belum bayar dari 2012. Zamannya Pak Jokowi jadi Gubernur. Bayarnya ke saya (BPKAD)," ungkap Heru di Balai Kota beberapa waktu lalu.

Heru juga mengungkapkan, pihak Kedubes Australia per­nah meminta keringanan pem­bayaran kewajiban itu. Namun Pemprov DKI tak mau mem­berikannya. Alasannya tidak ada asas timbal balik terhadap Kedutaan Besar Indonesia di Australia.

Rakyat Merdeka mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak Kedubes Australia. Wilda Anggraeni, selaku Senior Public Affairs Officer Kedubes Australia mengatakan pihaknya sudah melakukan klarifikasi atas be­redarnya kabar tunggakan itu lewat email kepada media.

Klarifikasi yang disampaikan juru bicara Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Laura Kemp itu, membantah perwakilan negara tetangga itu masih memiliki tunggakan kewa­jiban kepada Pemerintah DKI Jakarta.

Laura menegaskan Pemerintah Australia selalu mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. "Kami juga telah melakukan diskusi panjang den­gan beberapa pejabat dari DKIJakarta dan diskusi ini masih terus berlangsung," kata Kemp seperti dikutip situs internet.

Pihak Australia, kata Kemp, terus berkomunikasi secara intens dengan Pemprov DKI Jakarta dan pejabat di Kementerian Luar Negeri terkait denda SP3L untuk menentukan timbal balik apa saja yang ber­laku untuk pemerintah asing sesuai dengan konvensi yang sesuai.

"Pemerintah Australia me­mastikan pembangunan ge­dung kedutaan yang baru tidak akan menganggu penghuni di kawasan tersebut. Malah akan memberikan manfaat," kata Kemp.

Izin untuk pembangunan gedung kedutaan, lanjut Kemp, telah dikantongi Pemerintah Australia. Proyek pembangu­nan tersebut sudah berlang­sung sejak beberapa tahun.

"Untuk gedung kedutaan yang baru akan terdiri dari beberapa bangunan, antara lain kediaman resmi kepala perwakilan atau duta besar, kompleks tempat tinggal bagi para diplomat dan fasilitas rekreasi," ujar Kemp.
 
Lahan Eks Kedubes Inggris Diincar Ahok

Pintu baja sebagai akses masuk kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jalan Patra Raya, Kuningan, Jakarta Selatan tertutup rapat. Di bagian depan, berdiri dua petugas keamanan bersenjata. Pengamanan ketat itu dilaku­kan karena kantor itu sudah resmi digunakan sebagai per­wakilan negara kerajaan yang dipimpin Ratu Elizabeth itu.

Lokasi Kedubes Inggris bersebelahan langsung dengan kantor baru Kedubes Australia yang masih tahap pembangunan. Arif, pengamanan di area pem­bangunan Kedubes Australia itu mengatakan Kedubes Inggris sudah lebih dulu pindah ke lokasi baru itu. "Pembangunan perluasan (Kedubes Inggris) sudah lama selesai," ujar Arif.

Penyelesaian perluasan Kedubes Inggris terlihat dari pintu utama yang sudah berdiri kokoh. Tidak ada lagi pagar seng yang menutup akses Jalan Patra Raya. Hanya lokasi Kedubes Australia yang baru itu yang masih memakan sepa­ruh jalan raya.

Kedubes Inggris diketahui sudah memindahkan kantornya ke Patra Jasa sejak 2013. Kantor baru itu juga sudah diperluas. Lalu bagaimana nasib kantor lama yang berada di bunderan HI?

Sekalipun sudah tak dipakai, eks kantor kedubes itu dijaga beberapa petugas keamanan. Dua satpam berjaga-jaga di pintu belakang menuju eks kantor Kedubes Inggris itu.

Jalan masuknya pun, sen­gaja ditutupi tiga rubber cone. Setiap orang mencurigakan, langsung ditanyai sang pen­jaga keamanan. "Masih dija­gain, aman deket polsek juga, wartawan juga banyak disini," ujar satpam penjaga pria di pos jaga.

Akses jalan pintu belakang eks Kedubes Inggris terlihat tidak terawat. Pohon-pohon menjulang tinggi, tak dipang­kas. Eks kantor berlantai em­pat terlihat kosong dari luar.

Pemprov DKI tertarik mem­beli lahan eks Kedubes Inggris. "PT MRT mau ambil itu seka­lian," kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Basuki, jika lahan bekas kantor Kedubes Inggris tersebut jadi dibeli akan disatu­kan menjadi ruang terbuka hijau berupa taman. "Memang awalnya, kita yang ingin mem­beli lahan bekas Kedubes Inggris," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu. ***