Gerakan memisahkan Presiden Joko Widodo dari partai pendukung, utamanya PDI perjuangan, dan relawan saat Pilpres 2014 kemarin, dinilai terorganisir sistematis.
Penilaian itu disampaikan Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Mustar Bonaventura, dalam siaran persnya pagi ini (Rabu, 25/3).
Karena, Mustar mengingatkan, sewaktu Presiden menyusun kabinet muncul penolakan di media massa terhadap orang-orang partai untuk masuk pemerintahan.
"Sekarang ketika posisi-posisi di luar kabinet dan jajaran eksekutif sedang disusun, lalu muncul penolakan agar posisi-posisi di luar jajaran eksekutif tidak diisi oleh para relawan," ungkapnya.
Alasannya, para penolak orang partai dan relawan tersebut menilai jabatan di pemerintahan dan posisi-posisi di luar kabinet seperti BUMN harus diisi orang-orang profesional.
"Walaupun dikemas dengan kata profesionalisme dan segudang kata-kata indah lainnya, tapi sesungguhnya tujuan penolakan-penolakan itu sangat jelas bahwa kelompok-kelompok anti Jokowi ingin memisahkan partai dan relawan dari Jokowi," ungkap Mustar.
Menurutnya, para penolak tersebut tidak agar Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang secara nyata-nyata memperjuangkan Presiden ke-7 tersebut saat kampanye Pilpres.
"Tapi sebisa mungkin berbagai posisi itu diisi oleh orang-orang yang tidak mendukung apalagi memperjuangkan Jokowi. Kalau bisa bahkan diisi oleh orang-orang yang anti Jokowi," kesal Mustar.
[zul]
