Pengelola 'Kawal APBD' Cuma Butuh Sehari Mengolah Data

Sebuah situs yang beralamat di http://kawalapbd.org menampilkan dua versi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015. Pembuat situs itu telah membuat tabulasi dan membandingkan RAPBD versi e-budgeting dengan versi DPRD. Ditemukan perbedaan anggaran yang jumlahnya hingga puluhan triliunan. Seperti apa situs tersebut? Yuk kita lihat.
 
Tampilan situs itu seder­hana. Ketika membuka situs itu, pengunjung akan disaji­kan sebuah tabel yang memiliki 15 kolom, dan bisa membuka beberapa pilihan menu. Pada bagian teratas tampilan situs, ada tiga pilihan, yaitu Pantau RAPBD, Data RAPBD DKI, dan Visualisasi Anggaran. Tampilan pada option Pantau RAPBD dan Data RAPBD DKI sama persis, sementara pada option ketiga berisi tentang data gelondongan pengajuan RAPBD versi DPRD, dibandingkan dengan versi e-budgeting Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Dalam option ini pengunjung disajikan ilustrasi kelebihan ang­garan yang diajukan tiap komisi di DPRD. Dari tampilan tersebut diketahui, Komisi E menda­patkan "kelebihan" anggaran sekitar Rp 5,3 triliun, Komisi D mendapatkan "kelebihan" sekitar Rp 2,98 triliun, Komisi B mendapatkan "kelebihan" sekitar Rp 1,2 triliun, Komisi Amendapatkan "kelebihan" dana sekitar Rp 740 miliar, dan Komisi C mendapatkan "kelebihan" sekitar Rp 231 miliar. Jika di total, ditemukan "kelebihan" sekitar Rp 10,5 triliun di dalam APBD DKI 2015.

"Itu cuma hasil analisa be­lanja daerah saja ya. Pembiayaan daerah tidak termasuk, karena di situ kurang detail mata ang­garannya. Mungkin jika dita­mbahkan pembiayaan itu, total jadinya bisa mencapai Rp 12,1 triliun seperti kata Ahok," ujar Ainun Najib, pembuat dan pen­gelola situs kawalapbd.org.

Pada option Pantau RAPBD dan Data RAPBD DKI, pengunjung bisa melihat tabel dengan 15 kolom tadi. Ketika dibuka, pen­gunjung akan langsung masuk ke option Pantau RAPBD.

Kolom pertama berisi semacam tombol yang dapat di klik, untuk memberikan komen­tar. Semua baris memiliki satu buah tombol "Komentar" yang berwarna merah. Jika tombol itu di klik, tampilan kolom tempat tombol itu berada, akan lang­sung berubah menjadi hanya berisi semua komentar dari netizen tentang temuan yang ada di kolom tersebut.

Pada kolom kedua hingga delapan, tercantum rincian RAPBD versi DPRD. Kolom kedua berisi nomor mata ang­garan, dan kolom ketiga berisi nama kegiatan. Di bawah info kegiatan pada kolom ini, juga terdapat tombol pilihan "Like" dan "Dislike".

Kemudian kolom keempat berisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada kolom kelima berisi pagu angga­ran, kemudian kolom berikutnya berisi tentang penambahan ang­garan yang diajukan, sedangkan pada kolom ketujuh terdapat info pengurangan dari anggaran yang diajukan, dan kolom terakhir berisi tentang hasil pembahasan, atau dengan kata lain anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov.

Pada kolom kesembilan hing­ga sebelas, terdapat hasil per­bandingan antara versi Pemprov dengan versi DPRD. Di kolom sembilan terdapat jumlah ang­garan yang diajukan Pemprov, kolom berikutnya berisi tentang selisih jumlah anggaran yang diajukan antara Pemprov den­gan DPRD, dan kolom terakhir berisi tentang penjelasan dari hasil analisa.

Pada kolom ini, banyak terisi oleh kalimat "Not found in Pemprov version based on kode & nama kegiatan". Artinya, Pemprov DKI tidak merasa mengajukan mata anggaran tersebut kepada DPRD. "Inilah yang kami duga 'dana siluman' itu," ucap Ainun.

Dalam empat kolom terakhir, pengelola situs menyertakan informasi tentang mata anggaran serupa, yang diajukan Pemprov DKIdengan versi DPRD. Empat kolom tersebut berisi tentang nama kegiatan, nomor mata anggaran versi Pemprov, hasil pembahasan versi Pemprov, dan selisih anggaran yang terjadi jika benar kegiatan tersebut yang di maksud oleh pihak DPRD. "Total dari selisih inilah yang muncul pada bagian Visualisasi Anggaran tadi," terangnya.

Menurut Ainun, menganalisa dua versi RAPBD ini bukan pekerjaan sulit. Tinggal mau atau tidaknya mengolah datanya. Dua versi RAPBD sudah tersedia di website jakarta.go.id sejak awal bulan ini.

"Kami cuma ambil datanya dari website itu hari Minggu, tidak ngambil dari mana-mana lagi. Seninnya sudah jadi kok. Besoknya saya langsung launching di analytics.ainunnajib.com," tuturnya.

Dia menjelaskan, data yang mereka dapat dari website milik Pemprov DKIdikemas dalam dua zip files. Satu file versi Pemprov, dan satu versi DPRD. Data versi Pemprov, kata dia, isinya beberapa file berformat pdf. Dari file tersebut, dirinya kemudian mengambil file berisi lampiran 3 RAPBD saja. file pdf yang diambil itu terdiri dari 2.141 halaman.

"Kemudian untuk yang versi DPRD berbentuk Microsoft Excel. Total filenya ada 85 buah," jelas dia.

Setelah mendapatkan file yang di maksud, lanjut dia, file pdf versi Pemprov diambil teksnya saja. Dari teks tersebut, kata dia, mereka memilih yang diperlu­kan, dan dan membuang teks yang tidak diperlukan, seperti judul dan nomor halaman.

Kemudian, teks yang telah ter­pilih, disusun menjadi tabel mata anggaran. Karena versi DPRD sudah dalam bentuk data tabel, kata dia, pihaknya tinggal me­nyesuaikan bentuknya, menjadi seperti yang versi Pemprov.

"Terus berdasarkan kode atau rekening anggaran dan nama kegiatannya, kami gabungkan kedua versi itu. Nah dari situ kami bisa dapatkan yang hanya ada di versi DPRD, tapi tidak ada di versi Pemprov. Setelah itu tinggal dipajang dalam berbentuk tabel, yang hasilnya bisa anda lihat di website kawalapbd," tandasnya.

Garap Situs Dari Apartemen Saat Waktu Luang

Memanasnya konflik antara Gubernur DKIBasuki Tjahaja Purnama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 membuat sejumlah anak muda Indonesia di Singapura tergelitik untuk mengolah data APBD melalui situs yang bisa diakses secara bebas masyarakat.

Situs kawalapbd.org adalah kelanjutan proyek sebelumnya, yaitu kawalpemilu.org, yang telah menuai banyak sorotan dan dukungan karena berhasil berperan sebagai pembanding data hasil Pemilu 2014 lalu.

Dalam momentum politik yang berbeda, situs kawal APBD hadir untuk memantau penggu­naan uang negara secara trans­paran. Situs yang digagas Ainun Najib dan Pahlevi Fikri Auliya sejak Kamis, 5 Maret 2015 ini, diharapkan bisa memberikan data yang mudah dipahami ten­tang RAPBD. Masyarakat bisa secara proaktif ikut mengawal pos-pos anggaran di APBD.

"Karena rasa keingintahuan dan memang hobi kami juga pro­gramming, akhirnya kami olah data mentah tersebut di sela-sela waktu luang kami. Kami olah dengan cara berbeda, kemudian hasilnya saling di-cross check," kata Ainun.

Ainun mengaku tidak hanya bekerja berdua. Ia sempat berdis­kusi lewat media sosial dengan sejumlah orang dari berbagai latar belakang, termasuk orang-orang yang sebelumnya aktif di kawalpemilu.org. Selain itu, dia juga banyak berdiskusi dan meminta bantuan teman sekan­tornya, Arief Setiawan, sesama anggota pelatihan tim Olimpiade Komputer Indonesia.

"Kawalapbd.org ini proyek terbaru dari saya dan teman-teman yang peduli dengan peng­gunaan uang rakyat. Kebetulan kami tinggal satu apartemen, jadi bisa diskusi dan kerja bareng," tandas Ainun.

Menurut dia, siapapun bisa membedah anggaran tersebut di website dan bisa meninggal­kan komentar pada anggaran-anggaran yang dirasa kurang jelas. Anggaran yang memiliki paling banyak komentar, kata dia, akan ditampilkan di baris paling atas di website.

"Supaya bisa mudah diamati pengunjung lain," jelas dia.

Selain itu, dia juga mempersilakan netizen jika ingin berkon­tribusi dalam hal programming. "Source code website ini dipub­likasikan di internet, siapapun bi­sa ikut berkontribusi," ujarnya.

Walau situs ini diawali dengan iseng karena penasaran akan proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang menghebohkan masyarakat beberapa minggu terakhir, tapi Ainun melihat adanya kebutu­han publik dalam mengakses informasi mengenai RAPD DKI2015. Akhirnya dia pun memu­tuskan untuk serius menggarap situs ini.

"Kami berdua mengelola situs ini dengan serius di sela-sela waktu luang. Tidak juga tun­tasnya konflik antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama dengan DPRD, mem­buat Harapannya warga bisa proaktif memantau APBD. Kami harap komentar dari warga di website bisa menjadi masukan bagi pemerintah, dan men-trig­ger proyek-proyek (pemantauan) serupa," pungkasnya.

Busyet, Beli Catur Sampai Rp 200 Juta

Ainun Najib, namanya mun­cul lagi lantaran meluncurkan situs kawalapbd.org. Dia juga yang meluncurkan situs kawalpemilu.org, situs yang merilis hasil suara pemilihan presiden 2014.

"Motivasi awalnya iseng, ka­mi melihat berita tentang kisruh anggaran itu," kata Nadjib.

Awalnya Aninun hanya me­masukan data RAPBD dalam rangka pengawasan pada web­site pribadinya. Namun tak dis­angka, jumlah pengunjungnya membludak. Akibatnya situs tersebut tak dapat menampung semua pengakses.

Temannya lalu membuatkan versi ringan. "Dari Senin sam­pai Rabu, kami masih pakai website yang sebelumnya (analytics.ainunnajib.com). Pas Rabu malam, websitenya jadi lambat karena banyak yang akses. Jadilah Kamis pa­gi, sebelum kerja, teman saya Pahlevi Fikri Auliya membuatkan yang kawal APBD pakai HTML+JavaScript (AngularJS)," ungkap Ainun.

Menurut dia, tidak ada ken­dala dalam memindahkan data dari website pribadinya ke ke situs kawalapbd.org. Sebab bentuk file hasil olahan kedua website tersebut sama.

"Pagi juga website barunya sudah jadi. Kemudian datanya sudah selesai kami masukan Kamis siang. Tapi kemudian kami coba sempurnakan dulu, makanya baru di launching Kamis malam, 5 Maret 2015," jelas dia.

Dalam portal baru itu, Ainun membandingkan dua data RAPBD versi e-budgeting Pemprov DKI dengan versi DPRD. Jika selama ini masyarakat hanya tahu lewat berita media massa atau data mentah, situs ini diklaim lebih mudah dipahami karena dilengkapi dengan visualisasi.

"Salah satu temuan yang menurut Ainun paling janggal adalah pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan sistem manajemen sekolah (SMS). Pengadaan UPS tertu­lis Rp 6 miliar per unit, sedangkan SMS sekitar Rp 1 miliar," paparnya.

Sebagai seorang praktisi teknologi informasi, Ainun me­nilai nilai pengadaan itu terlalu mahal. Untuk pengadaan sistem tersebut, diperkirakan tak akan lebih dari Rp 1 miliar per unit. "Bahkan sebenarnya juga bisa gratis, apalagi saya yakin yang mau bantu Pak Ahok banyak."

Kejanggalan lain, yakni pengadaan printer tiga dimensi yang dibanderol Rp 3 miliar. Ainun mengaku pernah mem­buktikan sendiri bahwa harga printer tiga dimensi hanya sekitar 2 ribu dolar Singapore atau sekitar Rp 18 juta.

"Pengadaan janggal lain misalnya, sendok sebanyak 15 lusin seharga Rp 9 juta, gawang dan jaring futsal Rp 200 juta, papan catur Rp 200 juta, serta buku trilogi Ahok Rp 10 miliar," pungkasnya. ***