Sabam Sirait: Sempat Kecewa, Tapi Kini Sudah Menerima Keputusan Presiden Mengenai Calon Kapolri

Politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait mengakui se­jumlah elite partai berlambang kepala banteng moncong putih itu merasa kecewa saat Presiden Jokowi menetap­kan Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri.

Tapi seiring berjalannya waktu, rasa kecewa itu terobati, sehingga dapat dipastikan saat proses di DPR 23 Maret mendatang, partai yaang dikomando Megawati Soekarnoputri itu akan mendu­kung Badrodin menjadi Kapolri.

"Sekarang kan sejumlah elite PDI Perjungaan itu sudah diam. Ini memberikan sinyal positif akan mendukung langkah Presiden Jokowi yang men­etapkan Badrodin Haiti men­jadi calon Kapolri," kata Sabam Sirait kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via telepon, Sabtu (28/2).

Berikut kutipan selengkap­nya;

Apa karena perjalanan wak­tu saja membuat sejumlah elite itu menerima Badrodin Haiti jadi calon Kapolri?

Selain itu, pimpinan partai dan orang senior sudah mengingatkan supaya diam. Sebab, PDI Perjuangan itu sebagai partai pendukung pemerintah, tentu­nya akan mendukung langkah Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk penetapan Badrodin Haiti jadi calon Kapolri.

Apa Anda yakin saat proses di DPR nanti PDI Perjuangan mendukung Badrodin?

Ya. Bukti sekarang sudah diam, nggak diomongin lagi. Kalau kami tidak mendukung langkah Presiden itu tentu aneh. Sebagai partai pendukung pe­merintah, tentunya akan terus mendukung langkah Jokowi dalam menjalankan roda pe­merintahan.

Kita kan yang mencalonkan beliau (Jokowi), tentu kita akan mendukung terus lang­kah Jokowi dalam mengambil kebijakan, termasuk soal calon Kapolri.

Apa saran Anda kepada sejum­lah elite PDI Perjuangan yang sempat merasa kecewa itu?

Lihatlah persolan yang lebih besar, yakni nasib rakyat. Mari kita bantu Presiden, supaya sukses dalam programnya yang membela masyarakat. Apalagi Presiden itu tidak mau korupsi, Jokowi berjanji tidak akan mencuri uang negara satu sen pun. Bila tetap konsisten kan negara kita tambah baik.

Bagaimana kalau fraksi lain di DPR yang menggulir­kan hak interpelasi karena tidak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri?

Saya tidak mengetahui sikap partai lain. Tapi mengkritisi itu tidak perlu langsung hak interpelasi.

Bagaimana bila hak interpe­lasi itu bergulir terus bak bola salju hingga pemakzulan?

Jangan berandai-andai be­gitulah. Lagipula tidak semua hak interpelasi atau hak angket sampai impeachment (pemakzu­lan). Apalagi dalam menetapkan calon Kapolri itu adalah hak prerogatif Presiden.

Kapolri sekarang kan tidak ada, berarti Wakapolri itu layak menjadi Kapolri. Sekaranag ini juga sudah menjadi pelaksana tugas (Plt) Kapolri biar roda institusi itu jalan. Lalu salahnya di mana.

Presiden mengusahakan men­cari menyelesaikan masalah supaya rakyat kita tidak rugi. Sebab, pemerintahan harus jalan. Nah DPR usulnya apa? apa in­terpelasi apa angket. Maunya apa sebenernya DPR, mau ganti Jokowi? Jadi mau ganti dengan siapa. ***