Berita

dwi ria latifa/net

Politik

Tetap Dukung BG, PDIP Tidak Bantah Isu Tarik Dukungan dari Jokowi

Jokowi Jangan Tabrak Konstitusi
SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 09:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dari awal, PDI Perjuangan tetap dengan pesan yang sama ke Presiden Joko Widodo terkait nasib pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

PDIP berharap presiden membuat keputusan yang tidak melanggar konsititusi dan UU, karena dampaknya sangat besar.

Hal ini dikatakan politisi PDIP di DPR RI, Dwi Ria Latifa, dalam talkshow "Simalakama Jokowi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).


Kata dia, komunikasi dengan Jokowi tetap berjalan. Dan, PDIP tidak akan "berbelok-belok". PDIP tetap mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan alias BG sebagai Kapolri baru.
 
"Kalau dari awal A, tetap A, tegak lurus kepada pimpinan di partai. Ketika keputusan dibuat PDIP, maka kami akan mendukung itu. Jika banyak gonjang-ganjing menyebut PDIP akan tarik dukungan, presiden akan tinggalkan PDIP, kami tentu tak bisa salahkan jika orang berasumsi seperti itu," katanya.

Lanjutnya, PDIP meminta presiden ambil keputusan yang terbaik di antara yang terburuk. Presiden diminta tidak meninggalkan landasan konstitusi dan hukum.

"Risiko akan diprotes pasti ada, tapi satu hal ketika ambil keputusan tak sesuai konstitusi dan UU berlaku maka dampak politiknya akan cukup riskan. Saya yakin presiden pasti paham betul," tegasnya.

Ditekankannya, negara Indonesia punya sistem ketatanegaraan yang tidak boleh ditabrak-tabrak, termasuk oleh presiden, karena berbahaya untuk negara itu sendiri.

"Presiden jangan melanggar konstitusi dan undang-undang," ucapnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya