Berita

dwi ria latifa/net

Politik

Tetap Dukung BG, PDIP Tidak Bantah Isu Tarik Dukungan dari Jokowi

Jokowi Jangan Tabrak Konstitusi
SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 09:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dari awal, PDI Perjuangan tetap dengan pesan yang sama ke Presiden Joko Widodo terkait nasib pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

PDIP berharap presiden membuat keputusan yang tidak melanggar konsititusi dan UU, karena dampaknya sangat besar.

Hal ini dikatakan politisi PDIP di DPR RI, Dwi Ria Latifa, dalam talkshow "Simalakama Jokowi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).


Kata dia, komunikasi dengan Jokowi tetap berjalan. Dan, PDIP tidak akan "berbelok-belok". PDIP tetap mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan alias BG sebagai Kapolri baru.
 
"Kalau dari awal A, tetap A, tegak lurus kepada pimpinan di partai. Ketika keputusan dibuat PDIP, maka kami akan mendukung itu. Jika banyak gonjang-ganjing menyebut PDIP akan tarik dukungan, presiden akan tinggalkan PDIP, kami tentu tak bisa salahkan jika orang berasumsi seperti itu," katanya.

Lanjutnya, PDIP meminta presiden ambil keputusan yang terbaik di antara yang terburuk. Presiden diminta tidak meninggalkan landasan konstitusi dan hukum.

"Risiko akan diprotes pasti ada, tapi satu hal ketika ambil keputusan tak sesuai konstitusi dan UU berlaku maka dampak politiknya akan cukup riskan. Saya yakin presiden pasti paham betul," tegasnya.

Ditekankannya, negara Indonesia punya sistem ketatanegaraan yang tidak boleh ditabrak-tabrak, termasuk oleh presiden, karena berbahaya untuk negara itu sendiri.

"Presiden jangan melanggar konstitusi dan undang-undang," ucapnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya