Berita

Jazuli Juwaini

Politik

PKS: Harga Mati, APBN-P 2015 untuk Kesejahteraan Rakyat

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 21:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap pengesahaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2015 harus diikuti dengan kinerja dan kualitas eksekusi belanja negara yang lebih baik.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini. Ia tegaskan, alokasi belanja negara yang mencapai Rp 1.985,7 triliun harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial.  

PKS, ujar Jazuli, meminta pemerintah bekerja keras dan bersungguh-sungguh mencapai sasaran pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen, perbaikan Gini Ratio (rasio kesenjangan) menjadi 0,40 persen serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada skala 69,40 sebagaimana telah disepakati DPR.


"Target-target tersebut mengharuskan pemerintah bersungguh-sungguh dalam implementasi APBN-P 2015," tegas anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini, lewat rilisnya, terkait paripurna DPR untuk pengesahan APBN-P 2015, di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

Jazuli  meminta pemerintah memperbaiki kinerja dan kualitas eksekusi belanja negara.

"Pemerintah perlu mencari terobosan kebijakan agar serapan belanja modal yang selama ini selalu dibawah 80 persen tidak terulang. Kita berharap anggaran ini benar-benar mampu menjadi stimulus perekonomian," tambahnya.

Fraksi PKS juga memberi catatan agar program-program pembangunan terutama terkait dengan sektor pertanian, maritim, industri manufaktur serta infrastruktur energi dan konektivitas benar-benar tepat sasaran dan memiliki dampak yang luas untuk membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan daya beli rakyat. Beberapa program unggulan mesti dilengkapi dengan roadmap yang lebih jelas. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya