Berita

Jazuli Juwaini

Politik

PKS: Harga Mati, APBN-P 2015 untuk Kesejahteraan Rakyat

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 21:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap pengesahaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2015 harus diikuti dengan kinerja dan kualitas eksekusi belanja negara yang lebih baik.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini. Ia tegaskan, alokasi belanja negara yang mencapai Rp 1.985,7 triliun harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial.  

PKS, ujar Jazuli, meminta pemerintah bekerja keras dan bersungguh-sungguh mencapai sasaran pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen, perbaikan Gini Ratio (rasio kesenjangan) menjadi 0,40 persen serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada skala 69,40 sebagaimana telah disepakati DPR.


"Target-target tersebut mengharuskan pemerintah bersungguh-sungguh dalam implementasi APBN-P 2015," tegas anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini, lewat rilisnya, terkait paripurna DPR untuk pengesahan APBN-P 2015, di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

Jazuli  meminta pemerintah memperbaiki kinerja dan kualitas eksekusi belanja negara.

"Pemerintah perlu mencari terobosan kebijakan agar serapan belanja modal yang selama ini selalu dibawah 80 persen tidak terulang. Kita berharap anggaran ini benar-benar mampu menjadi stimulus perekonomian," tambahnya.

Fraksi PKS juga memberi catatan agar program-program pembangunan terutama terkait dengan sektor pertanian, maritim, industri manufaktur serta infrastruktur energi dan konektivitas benar-benar tepat sasaran dan memiliki dampak yang luas untuk membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan daya beli rakyat. Beberapa program unggulan mesti dilengkapi dengan roadmap yang lebih jelas. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya